Jokowi Jengkel Lembaga Pemerintah Banyak Impor, Apa Solusinya?
Presiden Joko Widodo jengkel banyak sekali produk impor yang dibeli lembaga pemerintah lewat skema pengadaan barang dan jasa. Padahal, anggaran belanja pemerintah sangat besar dan seharusnya dibelanjakan produk lokal.
Lalu apa solusi yang ditawarkan untuk menangani keluhan Jokowi soal banyaknya impor oleh pemerintah?
Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas mengatakan pihaknya sudah memiliki solusi untuk menekan impor pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Salah satunya adalah membekukan akses produk impor pada katalog belanja barang dan jasa bila sudah ada barang serupa yang diproduksi di dalam negeri.
"Kita sudah bikin beberapa rekomendasi, seperti bila ada produk substitusi impor, maka yang barang impor itu harus di-freeze, dibekukan, oleh pengelola katalog, termasuk katalog sektoral di kementerian dan lembaga," kata Anas melalui pesan singkat yang diterima detikcom, Jumat (25/3/2022).
Anas juga menyatakan LKPP akan melakukan beberapa terobosan untuk mempermudah produk dalam negeri, baik produk UMKM maupun koperasi, untuk masuk ke sistem belanja pemerintah. Dia bilang pelaku usaha kecil bakal dipermudah untuk masuk ke katalog pengadaan barang dan jasa.
"Kami akan memangkas birokrasi atau tahapan untuk masuk ke e-Katalog, baik itu e-Katalog nasional maupun lokal," sebut Anas.
Anas mengatakan pihaknya sudah meringkas proses alur penayangan produk pada E-Katalog Nasional. Tadinya, ada delapan tahap kini hanya dua tahap. E-Katalog Lokal pun disederhanakan syaratnya, dari awalnya empat tahapan jadi saru tahapan saja.
E-Katalog Lokal sendiri awalnya tak banyak dimiliki pemerintah daerah. Anas mengatakan kini pemerintah daerah diarahkan untuk memiliki dan mengelola aplikasi E-Katalog Lokal sendiri.
"Tinggal bikin etalase produknya. Sekarang sudah ada lebih dari 120 pemda yang membuka Katalog Lokal. Nah di sanalah kesempatan pengusaha daerah, UMKM daerah, untuk masuk," sebut Anas.
Bersambung ke halaman selanjutnya.
Pemerintah pun sudah melakukan rangkaian business matching yang mempertemukan antara pelaku usaha lokal dengan lembaga pemerintah. Hal ini diungkapkan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat memberikan sambutan dalam acara Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, Jumat kemarin.
Lewat acara business matching itu, Luhut bilang sudah ada Rp 214 triliun produk dalam negeri yang dibeli pemerintah. Presiden Joko Widodo sendiri menargetkan instansi pemerintah dan BUMN bisa membeli produk dalam negeri senilai Rp 400 triliun hingga bulan Mei 2022 mendatang.
"Hasilnya mencapai lebih Rp 214 triliun yang match di sini (Bali), kalau di Jakarta nanti dilakukan juga bisa capai Rp 400 triliun atau lebih. Ini sudah menjadi rekor di Indonesia," kata Luhut.
Luhut yang selama ini menjabat sebagai ketua tim nasional Penguatan Penggunaan Produk Dalam Negeri atau P3DN menyatakan banyak juga instansi pemerintah dan BUMN yang menolak pembelian produk lokal. Maka dari itu ada upaya kawin paksa di balik pembelian produk dalam negeri oleh pemerintah.
Maksudnya, lewat business matching ini pihaknya memaksakan agar instansi-instansi pemerintah membeli produk yang memang bisa diproduksi di dalam negeri daripada impor.
"Meskipun ini pakai istilah shotgun wedding atau kawin paksa. Jadi ini ada kawin paksa juga, kadang ada yang nggak suka juga pak (instansi pemerintah membeli produk lokal). Kita paksain karena barangnya ada pak di sini," kata Luhut.
"Kita paksain semua ini pak namun nyatanya efektif kok ini pak," ujarnya.
(hal/dna)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar