Pimpinan Komisi IX DPR Sesalkan Pemberhentian Terawan dari IDI: Perlu Dicari Solusi Terbaik -Tribunnews

 

Pimpinan Komisi IX DPR Sesalkan Pemberhentian Terawan dari IDI: Perlu Dicari Solusi Terbaik - Halaman all

Editor: Nuryanti
AA
Mantan Menteri Kesehatan, dr Terawan Agus Putranto. Dalam artikel mengulas tentang pemberhentian permanen Terawan Agus Putranto dari keanggotaan IDI Pusat.
Mantan Menteri Kesehatan, dr Terawan Agus Putranto. Dalam artikel mengulas tentang pemberhentian permanen Terawan Agus Putranto dari keanggotaan IDI Pusat.

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Komisi IX DPR, Melkiades Laka Lena menanggapi soal pemberhentian permanen mantan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pusat.

Melki menyesalkan pemecatan Terawan dari keanggotaan IDI.

Menurutnya, harus ada jalan keluar dari IDI selain pemecatan Dokter Terawan, sehingga perlu dicari solusi terbaik.

"Kami dari Komisi IX DPR RI tentunya menyesalkan pemecatan dr Terawan dari IDI."

"Kami tahu bahwa ada banyak cerita di balik pemecatan ini, tentu pemecatan ini perlu dicari jalan keluar terbaik, solusi yang baik," katanya, dikutip Tribunnews.com dari kanal YouTube Kompas TV, Sabtu (26/3/2022).

Melki menyebut, terpenting ialah masyarakat tetap bisa mendapatkan pelayanan yang telah dihadirkan dr Terawan.

"Sehingga, apapun cerita yang kami dengar, berkembang di pemecatan Pak Terawan ini, yang utama adalah hak publik."

"Hak publik untuk mendapatkan pelayanan yang ideal, yang selama ini sudah dihadirkan oleh Pak Terawan melalui berbagai macam terobosan dilakukan itu bisa publik luas tetap peroleh dan dapatkan," lanjutnya.

Diberitakan Tribunnews.com, Terawan Agus Putranto diberhentikan dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pusat berdasarkan hasil rekomendasi dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia (MKEK IDI).

Sejumlah masalah diduga menjadi penyebab dr Terawan dipecat IDI, termasuk soal dugaan pelanggaran kode etik.

Kemudian, beredar video pembacaan rekomendasi pemberhentian Terawan Agus Putranto sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) secara permanen beredar di media sosial.

Dalam video, rekomendasi pemberhentian dibacakan saat sidang khusus Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) yang berlangsung dalam Muktamar ke-31 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) di Banda Aceh, Aceh.

Selain itu, nama Terawan juga menjadi trending di Twitter hingga Sabtu (26/3/2022) malam.

Nama Terawan pun sudah mendapatkan lebih dari 10 ribu pengguna Tweet saat artikel ini tayang.

IDI Aceh: Rekomendasi Pemberhentian Terawan dari Keanggotaan IDI Bukan Hal Baru saat Muktamar Aceh

Ketua IDI Aceh, Safrizal Rahman, menjelaskan soal rekomendasi pemberhentian Terawan dari keanggotaan IDI.

Menurutnya, pemberhentian Terawan dari keanggotaan IDI merupakan hasil evaluasi kinerja pengurus sebelumnya.

"Rekomendasi pemberhentian dokter Terawan itu bukan produk baru saat muktamar di Aceh, tapi sudah sama itu dibahas pada saat muktamar lalu," kata Safrizal kepada Kompas.com, Sabtu (26/03/2022).

Lebih lanjut, Safrizal menyebutkan, rekomendasi pemberhentian Terawan merupakan hasil rekomendasi pada saat muktamar di Samarinda pada tiga tahun lalu.

Namun, pengurus PB IDI sebelumnya tidak mengeksekusi hasil rekomendasi tersebut.

"Rekomendasi itu belum dilaksanakan oleh pengurus IDI sebelumnya sehingga kemarin dievaluasi kembali agar pengurus untuk menjalankan hasil putusan tersebut," ucapnya.

Safrizal juga menyebutkan, hasil rekomendasi pemberhentian Terawan sudah dilakukan pengurus PB IDI sebelumnya.

Namun, Ketua Umum tidak mengeksekusi dalam sistem keanggotaan IDI dicabut semuanya dan segala macam.

"Evaluasi rekomendasi muktamar sebelumnya belum dikerjakan, sehingga dievaluasi untuk kepengurusan yang baru," jelas Safrizal.

Di sisi lain, Safrizal tidak ingin menjelaskan alasan dan pertimbangan MKEK yang merekomendasikan pemberhentian mantan menteri kesehatan itu dari anggota IDI secara permanen.

"Kalau mau kejelasannya terkait itu, silahkan konfirmasi ke Ketua Umum PB IDI," lanjutnya.

Mantan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto. (SURYA/FATIMATUZ ZAHROH)

Alasan Terawan Dipecat dari IDI

Berdasarkan surat edaran berkop surat Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Pusat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang diterima Tribunnews.com, Sabtu (26/3/2022) berisi tentang Penyampaian Hasil Keputusan MKEK Tentang Dr. Terawan AGus Putranto, Sp. Rad.

Surat tersebut, bertuliskan Jakarta, 8 Februari 2022 bernomor 0280/PB/MKEK/02/2022, ditujukan kepada Ketua Umum PB IDI.

Surat itu memuat perihal hasil keputusan MKEK pasca Rapat Pleno MKEK Pusat IDI pada 8 Februari 2022.

Adapun pada Rapat Pleno mempertimbangkan Rapat Koordinasi MKEK Pusat IDI bersama MKEK IDI Wilayah dan Dewan Etik Perhimpunan pada 29-30 Januari 2022, khususnya pada sesi Dr Terawan.

Pada poin kedua, MKEK Pusat IDI meminta kepada Ketua PB IDI segera melakukan penegakan keputusan MKEK berupa pemecatan tetap sebagai anggota IDI.

Tertulis di dalamnya, hal itu dikarenakan Dr. Terawan dinilai melakukan pelanggaran etik berat (serious ethical misconduct),serta tidak melakukan itikad baik sepanjang 2018-2022.

Berikut ini lima poin alasan Dr Terawan dipecat yang dirangkum Tribunnews.com:

1. Yang bersangkutan belum menyerahkan bukti telah menjalankan sanksi etik sesuai SK MKEK No. 009320/PB/MKEK-Keputusan/02/2018 tertanggal 12 Februari 2018 hingga hari ini.

2. Yang bersangkutan melakukan promosi kepada masyarakat luas tentang Vaksin nusantara sebelum penelitiannya selesai.

3. Yang bersangkutan bertindaki sebagai Ketua dari Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Klinik Indonesia (PDSRKI) yang dibentuk tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan Tatalaksana dan Organisasi (PRTALA) IDI dan proses pengesahan di Muktamar IDI.

4. Menerbitkan Surat Edran nomor: 163/AU/Sekr.PDSRKI/XII/2021 tertanggal 11 Desember 2021 yang berisikan instruksi kepada seluruh ketua cabang dan anggota PDSRKI di seluruh Indonesia agar tidak merespon ataupun menghadiri acara PB IDI.

5. Yang bersangkutan telah mengajukan permohonan perpindahan keanggotaan dari IDI Cabang Jakarta Pusat ke IDI Cabang Jakarta Barat, yang salah satu syaratnya adalah mengisi form mutasi keanggotaan yang berisi pernyataan tentang sanksi organisasi dan/atau terkena sanksi Ikatan Dokter Indonesia.

*Disclaimer: Tribunnews.com sudah mencoba menghubungi IDI tetapi belum direspons.

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS/Chrysnha/Danang Triatmojo, Kompas.com/Kontributor Kompas TV Aceh, Raja Umar)

Baca Juga

Komentar