Pembayaran Utang Negara Terancam Default, Rusia Akan Ambil Tindakan Hukum Terhadap Barat
MOSKOW, iNews.id - Rusia akan mengambil tindakan hukum terhadap Barat atas sanksi yang telah menyebabkan pembayaran utang luar negeri negara itu terancam mengalami gagal bayar (default) untuk pertama kalinya dalam satu abad.
Menteri Keuangan (Menkeu) Rusia, Anton Siluanov, dalam wawancara dengan surat kabar, Izvestia, mengatakan negaranya bukan tidak mampu memabayar obligasi internasional yang jatuh tempo pada 4 April 2022, melainkan dipaksa untuk mengalami default.
"Kami akan mengajukan proses hukum di pengadilan atas tagihan (utang) kami, yang mengkonfirmasi upaya kami untuk membayar baik dalam mata uang asing maupun dalam rubel. Ini tidak akan menjadi proses yang mudah. Kami harus sangat aktif membuktikan kasus kami, terlepas dari semua kesulitannya," kata Anton Siluanov, seperti dikutip Reuters, Senin (11/4/2022).
Rusia menghadapi default pertama atas utang luar negeri setelah membuat pengaturan untuk melakukan pembayaran obligasi internasional dalam rubel, pada minggu lalu.
Dua obligasi internasional senilai 649 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp9,328 triliun itu, sudah jatuh tempo pada 4 April 2022.
Rusia sudah melakukan pembayaran kepada pemegang dua obligasi internasional, tetapi Departemen Keuangan AS memblokir transfer tersebut, dan mencegah Rusia menggunakan cadangan mata uang asing yang dibekukan untuk membayar utangnya.
"Tentu saja kami akan menuntut (di pengadilan), karena kami telah mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa investor menerima pembayaran mereka," ujar Anton Siluanov.
Dia tidak merinci opsi hukum apa yang akan diambil dan di pengadilan mana tuntutan hukum akan dilakukan. Namun Anton Siluanov mengatakan Rusia akan melakukan segala kemungkinan untuk memastikan krediturnya dibayar.
"Rusia mencoba dengan itikad baik untuk melunasi kreditor internasional. Namun demikian, kebijakan yang disengaja dari negara-negara Barat adalah untuk secara artifisial menciptakan default buatan manusia dengan segala cara," ungkap Anton Siluanov
Dia menambahkan kewajiban eksternal Rusia berjumlah sekitar 20 persen dari total utang publik, yang mencapai sekitar 21 triliun rubel (262 miliar dolar AS). Dari jumlah itu, sekitar 4,5-4,7 triliun rubel merupakan kewajiban eksternal.
Profesor hukum di University of Virginia, Mitu Gulati, mengatakan dua obligasi internasional Rusia diterbitkan di bawah hukum Inggris, yang memungkinkan peminjam untuk membela diri dengan mengatakan bahwa kekuatan eksternal membuat tidak mungkin untuk menghormati kewajiban, sehingga pengadilan dapat menunda pembayaran.
"Jadi saya pikir Rusia akan memperdebatkan ini, tetapi ini adalah perang yang disebabkan oleh Rusia. Ini bukan argumen hukum yang sepenuhnya tidak masuk akal," kata Mitu Gulati.
Rusia tidak pernah gagal membayar utang luar negerinya sejak revolusi pada 1917, tetapi dua obligasi internasional Rusia kini menjadi pemicu dari pergolakan ekonominya dengan negara-negara Barat.
Rusia memiliki waktu hingga 25 Mei untuk memenuhi tenggat pembayaran dua obligasi internasional tersebut. Jika tak memenuhi tenggat waktu maka para obligor dapat mengajukan tuntutan gagal bayar.
Artur Starikov, mitra di Kantor Hukum Capital, mengatakan dengan ancaman proses hukum tersebut, muncul pertanyaan apakah aset Rusia yang sebelumnya dibekukan oleh negara-negara Barat.
"Hampir setengah dari cadangan emas dan valuta asing Rusia senilai 640 miliar dolar AS, dapat diklaim oleh kreditur setelah gagal bayar," ujar Artur Starikov.
Editor : Jeanny Aipassa
Tidak ada komentar:
Posting Komentar