Lahan Redistribusi dari Jokowi untuk Petani di Pancawati Banyak yang Alih Fungsi
Iqbal Muhtarom
Kamis, 30 Juni 2022 17:47 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Konflik Agraria di Desa Pancawati, Caringin, Kabupaten Bogor, memaksa petani penggarap menjual yang mereka peroleh dari lahan redistribusi dari Presiden Jokowi dengan harga murah di bawah tekanan dan kongkalikong aparat Desa setempat.
Modus jual paksa itu pun menyisakan alih fungsi lahan yang seharusnya menjadi lahan perkebunan dan pertanian. Kini, banyak berdiri bangunan seperti villa, kafe, hotel maupun resort di lahan yang berada di kaki Gunung Gede Pangrango itu.
Selain bermasalah tentang jual beli lahan eks Hal Garap Usaha PT. Rejo Sari Bumi itu, rupanya pelbagai usaha di bidang pariwisata tersebut banyak yang tak memiliki izin karena para pengusaha membangun usahanya diatas lahan redistribusi tanah yang diterima warga pada Mei 2016. Sedangkan secara aturan, boleh berganti kepemilikan, minimal 10 tahun pasca redistribusi atau pada Tahun 2026 mendatang.
Para petani pengelola lahan redistribusi itu harusnya menerima sertifikat hak milik (SHM) tanah garapannya pada 30 Mei 2016, langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun enam tahun kemudian di tahun ini, para petani tidak menguasai SHM. Bahkan, pengakuan para petani itu melihat sertifikatnya saja belum, karena SHM tersebut dikuasai aparatur desa dan tidak diserahkan kepada mereka.
Banyak kafe, hotel dan resort di Bogor yang diduga tak miliki izin
"Banyak kafe, hotel maupun resort tak memiliki izin usaha dari Pemkab Bogor. Bagaimana mengantongi izin, kalau alas hak tanahnya saja belum bisa berganti nama karena lahannya merupakan hasil redustribusi tanah eks HGU PT. Rejo Sari Bumi," kata Ketua Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Bogor Raya Puguh Kuswanto, selaku kuasa warga petani Desa Pancawati.
Puguh sebagai kuasa hukum dari 50 petani penggarap, menduga pemilik usaha baik kafe, hotel dan resort di area Pancawati itu memegang atau menguasai beberapa SHM diatas lahannya namun masih atas nama warga karena mereka pun tidak ingin berbenturan dengan hukum sesuai amanat Undang-undang tentang pokok Agraria.
"Redistribusi tanah itu kan harus dibawah 1 hektare, oleh karena itu pengusaha kafe, hotel dan resort yang luas lahannya diatas 1 hektare, pasti menguasai beberapa SHM milik petani," kata Puguh menjelaskan.
Kades membantah SHM warga dikuasai pemerintah desa
Kepala Desa Pancawati, Iqbal Jayadi menampik jika SHM milik warga di kuasai oleh Pemdes. Iqbal menyebut, SHM itu sudah atau diberikan langsung kepada masyarakat. Pun untuk peralihan gak garap, Iqbal mengatakan pada saat prosesnya para petani itu menerima dan mengaku senang dengan dana kerohiman yang di berikan. Sebab itu, Iqbal merasa dicemarkan nama baiknya dan akan menempuh jalur hukum.
"Bahkan sebelum menerima dana kerohiman, mereka (para petani atau penggarap) juga menikmati uang sewa lahan. Ini merugikan saya dan nama baik saya tercemar, saya akan tempuh jalur hukum," kata Iqbal di Konfirmasi Tempo, Rabu, 29 Juni 2022.
Pengawas UPT Pengawasan Bangunan II Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Dedih Kosasih mengakui banyak bangunan cafe, hotel dan resort di Desa Pancawati, Caringin yang belum berizin.
Jajarannya, pun melakukan pengawasan karena banyak pengusaha yang mengurus izinnya, sambil melakukan pembangunan fisik kafe, hotel maupun resort.
"Ada beberapa cafe, hotel dan resort yang kategori baru yang belum memiliki izin. Kami sudah melakukan pengawasan dan peneguran terkait pembangunannya, kalau alas hak tanahnya kami belum paham," ucap Dedih Kosasih.
Dedih menjelaskan bahwa jajarannya, masih melakukan pendataan terkait jumlah bangunan cafe, hotel dan resort di Desa Pancawati, baik yang lama dan baru. Terkait, penindakan bangunan tak berizin, jajarannya akan berkordinasi lebih lanjut dengan Satpol PP Kabupaten Bogor.
Tempo mencoba mengkonfirmasi konflik Agraria ini kepada kepala Kantor BPN Kabupaten Bogor, Yan Septedyas alias Diaz. Namun, Diaz mengatakan belum menerima laporan perihal konflik ini karena masih baru menjabat. Namun, Diaz mengaku akan segera mempelajari kasusnya agar bisa segera diambil langkah-langkah ke depan.
BPN membagikan sertifikat kepada 2.775 warga pada 2016
Penelusuran Tempo, pada akhir Mei tahun 2016 di Kabupaten Bogor, Kementrian ATR/BPN membagikan sertifikat kepada 2.775 warga dari empat desa di tiga kecamatan. Keempat desa itu ialah Pancawati, Cimande, (Kecamatan Caringin), Bojong Murni, dan Desa Cibedug (Kecamatan Ciawi).
Program reformasi agraria tersebut dilakukan pada eks lahan hak guna usaha (HGU) atas nama PT Redjo Sari Bumi seluas 255,07 hektare atau Ha, terdiri dari lahan masyarakat penggarap 234,4 Ha, milik Pemerintah Kabupaten Bogor 5,6918 Ha dan tanah kas daerah 4,2729 Ha. Saat itu pembagian lahan itu dilakukan oleh Menteri ATR/BPN saat itu, Ferry Mursyidan Baldan.
"Ini kenapa dikembalikan kepada warga yang mayoritas petani, karena wilayah Jawa Barat memiliki identitas sebagai basis agraria," kata Ferry kala itu.
M.A MURTADHO
Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan Kasus Mayat dalam Karung di Kali Pesanggrahan
1 jam lalu

Kasus pembunuhan di balik kasus mayat dalam karung di Kali Pesanggrahan terkuak. Pembunuhnya masih teman teman korban.
Pergub Anies Baswedan Catat Tambahan Penghasilan Kepala Satpol PP DKI Lebih Tinggi dari Gaji Pokok Presiden Jokowi
2 jam lalu

Peraturan Gubernur DKI Anies Baswedan mencatat Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Kepala Satpol PP DKI lebih tinggi dari gaji pokok Presiden Jokowi.
Jokowi Bertemu Putin di Kremlin Kamis Siang Ini
3 jam lalu

Presiden Jokowi melanjutkan kunjungan kerja hari kelima di Eropa. Jokowi akan bertemu Presiden Vladimir Putin di Moskow, pada Kamis siang ini
Tawaran Jokowi ke Zelensky dan Putin: Koridor Pangan
4 jam lalu

Presiden Jokowi menawarkan gagasan Koridor Pangan dalam pertemuannya dengan dua pemimpin negara yang sedang berperang, Presiden Ukraina Zelensky dan Presiden Putin.
Perjalanan Jokowi ke Kyiv Gunakan KLB, Seperti Apa Kereta Luar Biasa?
4 jam lalu

Perjalanan Jokowi ke Kyiv dari peron 4 Stasiun Przemysl Glowny di kota Przemysl, Polandia menggunakan sebuah rangkaian kereta api luar biasa atau KLB.
Presiden Zelensky Bilang Ekspor Gandum ke Indonesia Terganggu Blokade Rusia
4 jam lalu

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut masalah ekspor gandum dari negaranya ke Indonesia dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo
Warganya Adukan Dugaan Kasus Mafia Tanah ke DPRD Kabupaten Bogor, Ini kata Kades Pancawati
4 jam lalu

Kepala Desa Pancawati berencana menempuh jalur hukum karena merasa pencemaran nama baiknya usai warga laporkan dugaan mafia tanah ke DPRD.
Jokowi dan Zelensky Satu Suara: Blokade Ekspor Gandum Ukraina Harus Dicabut
5 jam lalu

Presiden Jokowi dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky satu sikap soal blokade atas ekspor gandum Ukraina oleh Rusia.
Setelah Temui Zelensky, Jokowi Lanjutkan Kunjungan ke Vladimir Putin
5 jam lalu

Jokowi menawarkan diri untuk membawa pesan dari Zelenskyy kepada Vladimir Putin. Dijadwalkan tiba di Moskow pada Kamis ini.
Kisah Istana Mariinsky, Tempat Pertemuan Jokowi dengan Presiden Ukraina Zelensky
6 jam lalu

Istana Mariinsky dibangun pada abad ke-18 itu, sempat ditutup untuk pengunjung selama hampir 12 tahun.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar