Tok! DPR-KPU-Pemerintah Sepakat Anggaran Pemilu 2024 Rp76,6 Triliun - idntimes

 

Tok! DPR-KPU-Pemerintah Sepakat Anggaran Pemilu 2024 Rp76,6 Triliun

Tahapan Pemilu 2024 mulai 14 Juni 2022

Ketua DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Puan Maharani (IDN Times/Irfan Fatthurohman)

Verified

06 Jun 22 | 19:38

Jakarta, IDN Times - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, pihaknya bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, dan pemerintah sudah sepakat anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp76,6 triliun.

Kesepakatan itu tercapai dalam rapat konsultasi pimpinan DPR dan Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan jajarannya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/6/2022). 

"Soal anggaran disepakati antara pemerintah, DPR, dan KPU insyaallah anggaran yang diajukan KPU setelah melalui beberapa proses, akhirnya ditetapkan biaya tahapan sampai pelaksanaan pemilu yaitu Rp76,6 triliun," kata Puan di Gedung DPR, Jakarta. 

1. Puan berharap anggaran Pemilu 2024 dapat efektif dan efisien

Ketua DPR RI Puan Maharani (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Pada kesempatan yang sama, Puan berharap, anggaran pemilu serentak 2024 dapat digunakan secara efektif dan efisien. Selain itu, anggaran harus dimaksimalkan untuk menyelenggarakan tahapan-tahapan pemilu.

"Kami harapkan anggaran pemilu bisa dilaksanakan dengan efisien dan efektif serta dimaksimalkan sesuai kebutuhan, dimulai saat tahapan pemilu dan pengadaan serta distribusi logistik," ungkap Puan.

2. Tahapan Pemilu 2024 dimulai 14 Juni 2022

Lanjutkan membaca artikel di bawah

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Mardya Shakti)

Politikus PDIP itu mengatakan, KPU dan pimpinan DPR menyepakati tahapan Pemilu 2024 dimulai pada 14 Juni 2022. 

"Artinya, tadi disepakati antara KPU, pimpinan DPR, pimpinan komisi dan pemerintah bahwa tahapan pemilu dilaksanakan tanggal 14 Juni 2022," kata Puan.

"Waktu pendaftaran parpol ditetapkan Agutus 2022, verifikasi parpol dilaksanakan pada Desember 2022 sehingga tahapan pemilu sesuai jadwal ditetapkan," tambahnya.

3. DPR akan bahas peraturan presiden soal logistik Pemilu 2024 dengan pemerintah

IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Selain itu, Puan menjelaskan bahwa pihaknya akan berkomunikasi dengan pemerintah terkait peraturan presiden soal logistik pemilu.

"Kami harap pembahasan perpres logistik tersebut dibahas sama-sama pemerintah, KPU, DPR sehingga apa pun hasilnya bermanfaat," jelas Puan.