Kemunculan remaja laki-laki yang berdandan seperti wanita di Citayam Fashion Week (CFW) di Dukuh Atas, Jakarta Pusat (Jakpus), menjadi sorotan. Muhammadiyah hingga PBNU mendukung langkah dinas sosial (dinsos) melakukan penertiban.
"Langkah Dinsos DKI bisa dipahami dan bisa dibenarkan secara hukum," ujar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti kepada wartawan, Senin (25/7/2022).
Mu'ti mengatakan, sesuai UUD, masyarakat memiliki hak dan kebebasan berekspresi. Namun kebebasan itu hendaknya dilakukan dengan tetap menghormati nilai-nilai agama dan budaya bangsa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tidak seharusnya ajang Citayam Fashion Week menimbulkan keresahan masyarakat serta mengganggu ketertiban lalu lintas dan kesantunan," jelas Mu'ti.
Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur sependapat dengan Mu'ti. Ia mendukung langkah penertiban pria berdandan bak wanita di Citayam Fashion Week.
"Memang sebaiknya Pemprov menertibkan anak-anak laki-laki yang berpakaian atau bertingkah kemayu atau 'keperempuanan' itu," kata Fahrur.
Fahrur prihatin bila Citayam Fashion Week dijadikan ajang untuk promosi LGBT. Agama Islam, tegas Farur, melarang laki-laki menyerupai perempuan atau sebaliknya.
Larangan tersebut tak hanya berkaitan dengan persoalan busana, tapi juga cara berjalan dan berbicara.
"Dalam sebuah hadis disebutkan, 'Allah melaknat perempuan yang mengenakan pakaian laki-laki dan laki-laki yang mengenakan pakaian perempuan'," imbuh Fahrur.
Fahrur menambahkan fashion show diperbolehkan selama dilakukan untuk dakwah Islam dan syiar busana islami. Selain itu, penonton laki-laki dan perempuan tidak boleh tercampur.
"Jika ada indikasi promosi LGBT atau melanggar ketertiban seyogianya ditertibkan oleh pemerintah," lanjutnya.
Pengamat sosial ekonomi dan keagamaan Anwar Abbas turut mengkritik keberadaan pria 'kemayu' di Citayam Fashion Week. Dalam Islam, jelas Anwar Abbas, Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan sesuai fitrahnya.
"Karena itu, Islam melarang umatnya merusak fitrah, takdir, dan kodratnya tersebut. Jika kita melanggarnya, dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah dikatakan bahwa Rasulullah mengutuk laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian laki-laki," kata Anwar Abbas.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (Waketum MUI) itu menambahkan fenomena lelaki 'kemayu' merupakan tindakan yang tidak bersyukur dan tidak menerima takdir serta kodrat yang sudah ditetapkan Tuhan.
"Untuk itu, laki-laki hendaklah hidup dan berperilaku sebagai laki-laki dan perempuan juga sebagai perempuan serta jangan berlaku sebaliknya," pungkasnya.
Komnas HAM bersuara. Simak di halaman selanjutnya
Saksikan juga 'Penjelasan Baim Wong soal Daftarkan Citayam Fashion Week ke Kemenkumham':
Komnas HAM angkat bicara. Komnas HAM menilai tindakan Dinsos Jakpus tidak tepat.
"Itu menurut kami tidak tepat," kata komisioner Komnas HAM Choirul Anam kepada wartawan, Senin (25/7/2022).
Pasalnya, Anam menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah memfasilitasi Taman Dukuh Atas sebagai lokasi Citayam Fashion Week. Menurut Anam, penindakan yang dilakukan Dinsos Jakpus terkait ABG pria yang berdandan bak wanita tersebut justru berpotensi menimbulkan diskriminasi.
"Acara itu bahkan diapresiasi oleh gubernurnya. Karenanya, harus bijak melihat fenomena ini, jangan prasangka. Melakukan tindakan-tindakan yang potensial terjadi diskriminasi," ucap Anam.
"Makanya ketika ekspresi itu sama gubernurnya diapresiasi, jangan setelah itu diperiksa, dikasih status orang yang memiliki masalah sosial," sambungnya.
Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat turun tangan. Pemkot Jakpus akan melakukan tindakan terkait fenomena itu.
"Iya, kita siap melakukan penindakan terhadap mereka (pria kemayu)," kata Kepala Suku Dinas Sosial Jakpus Abdul Salam kepada wartawan, Senin (25/7/2022).
Abdul mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Satpol PP terkait penertiban remaja tersebut. Dia menyebut para ABG yang berdandan bak wanita itu termasuk kategori penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
"Iya, mereka masuk dalam kriteria PMKS. Prinsipnya, Sudin siap mendukung penuh (penertiban)," katanya.
Komentar
Posting Komentar