Polisi Tidak Bisa Tilang STNK Yang Telat Bayar Pajak! Begini Penjelasanya - msn

 

Polisi Tidak Bisa Tilang STNK Yang Telat Bayar Pajak! Begini Penjelasanya

msn.com

2 min

SuaraBanten.id - Membayar pajak kendaraan bermotor setahun sekali sudah menjadi kewajiban bagi pemilik kendaraan baik sepeda motor, mobil ataupun kendaraan lainnya. Namun, bolehkah polisi boleh menilang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang telat membayar pajak?

Dalam sebuah video viral unggahan akun TikTok @joicesharie78, Yosep Parera memaparkan polisi tidak boleh menilang kendaraan bermotor yang mati pajak. Dalam video viral tersebut Yosep Parera menyebut jika polisi menilang pengendara yang STNK nya mati pajak bahkan bisa dilaporkan.

"Ketika Anda ditilang karna PKB tidak bayar, Anda tunjukan video ini supaya dipahami oleh polisi lalu lintas di seluruh Negara Republik Indonesia," kata Yosep di awal video.

"Apakah PKB yang tidak dibayarkan ketika operasi lalu lintas STNKnya masih hidup ditilang polisi bisa atau tidak? jawabannya adalah tidak," kata Yosep Parera.

Yosep Parera bahkan menyebut hukuman untuk polisi yang menilang dalam kondisi tersebut bahkan tidak main-main lantaran bisa mencapai 8 tahun penjara.

"Kalau ada polisi lalu lintas yang melakukan penilangan maka polisi lalu lintas itu bisa dilaporkan tindak pidana pasal 333 KUHP, merampas kemerdekaan seseorang karena tidak ada dasar hukumnya. Ancaman pidana bagi polisi litu adalah 8 tahun penjara," ujarnya menjelaskan.

Ia pun menjelaskan dasar hukum atas penilangan dengan kondisi STNK mati pajak namun masih berlaku.

"Pertama kita mulai dari STNK, STNK ini selalu ada dua lembar yang pertama ini disebut Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor berlakunya 5 tahun, dibelakangnya ada lampiran, lampiran ini adalah surat ketetapan kewajiban pembayaran PKB ini setiap satu tahun sekali. Harus dibayarkan, syarat untuk pembayaran pajak," jelasnya.

Yosep Parera juga menjelaskan bahwa banyak polisi yang keliru dengan menganggap jika PKB yang tidak dibayarkan berarti STNK tidak berlaku.

"Yang jadi masalah adalah polisi biasanya menganggap kalau PKBnya tidak dibayarkan berarti STNKnya tidak berlaku. Ini adalah sebuah kekeliruan, kenapa demikian, dasar hukumnya begini biasanya dipakai polisi adalah pasal 288 ayat 1 untuk melakukan penilangan ketika PKBnya belum dibayarkan," tuturnya

Baca Juga