Clara Maria Tjandra Dewi H.Senin, 12 Desember 2022 00:22 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta H. Yusuf mengatakan uang Rp 15 triliun di bank bukanlah dana mengendap sebagaimana yang disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

"Bukan mengendap, itu dana bagi hasil dari pemerintah pusat yang memang jatuh tanggalnya di akhir Desember. Jadi, bukan dana mengendap," kata dia kepada Tempo, Ahad, 11 Desember 2022.

Sekretaris Komisi C Bidang Keuangan itu menegaskan uang tersebut merupakan dana bagi hasil yang besarannya sekitar Rp 5 triliun. "Tapi yang saya tahu, ada dananya Rp 15 triliun. Itu dana bagi hasil sebesar Rp 5 sekian triliun, masuknya di akhir Desember," ujarnya.

Sebelumnya, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah pada Senin lalu, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa uang Provinsi DKI Jakarta yang tersedia mencapai Rp 15 triliun per 2 Desember 2022. Angka itu menjadi yang paling tinggi dibandingkan provinsi lainnya.

"Provinsi uang yang tersedia per 2 Desember, ada Rp15 triliun di DKI Jakarta, disusul Jawa Timur Rp 7,1 triliun, Jawa Barat Rp 5,9 triliun," kata Tito Karnavian yang dikutip dari kanal Youtube Kemendagri, Ahad, 11 Desember 2022.

Uang tersebut, kata Tito, diperkirakan masih tersimpan di bank. Oleh karena itu, ia meminta Pemerintah Daerah untuk menggunakan uang tersebut untuk membayar proyek kontrak akhir tahun.

"Mungkin ini dipersiapkan untuk membayar di akhir tahun, mudah-mudahan membayar proyek kontrak akhir tahun, tetapi tolong jangan terlalu banyak silpanya," kata dia.

Selain itu, Tito berharap Pemda segera melakukan realisasi belanja daerah agar perputaran ekonomi di daerah berjalan cepat dan dapat meningkatkan konsumsi masyarakat.

Sebab, Pemda perlu segera mengakselerasi belanja daerah untuk menunjang daya beli masyarakat karena konsumsi masyarakat menjadi kontribusi yang besar dalam pertumbuhan ekonomi.

APBD DKI 2023 Rp 83,78 Triliun Disahkan, Heru Budi Hartono: Kemitraan dengan DPRD Terus Dilanjutkan

DKI Ganti Slogan Baru, PKS: Pj Gubernur Terkesan Hapus Jejak Anies Baswedan

7 jam lalu

Iqbal menyebut kebijakan Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono asal beda saja, terkesan ingin menghapus jejak Gubernur Anies Baswedan

Tak Hanya Dana Bagi Hasil, Wamenkeu Beberkan Seluruh Alokasi Dana untuk Kabupaten Kepulauan Meranti

10 jam lalu

Wamenkeu Suahasil Nazara merespons tudingan Bupati Meranti Muhammad Adil soal minimnya dana bagi hasil untuk daerah penghasil minyak dan gas itu.

ART Dianiaya Majikan, Istri, Anak & 5 ART Lain, Urusan Pakaian Dalam Juragan

10 jam lalu

Polda Metro Jaya menangkap delapan orang atas dugaan penganiayaan terhadap seorang asisten rumah tangga atau ART asal Pemalang.

DKI Jakarta Dapat Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM, Heru Budi: Kami Komitmen

10 jam lalu

DKI Jakarta menyatakan komitmennya untuk menegakkan dan memajukan nilai-nilai Hak Asasi Manusia atau HAM secara merata di seluruh wilayah Ibu Kota.

Wajar Kalau Heru Budi Butuh Tenaga Ahli untuk Analisis Kebijakan, DPRD DKI: Sekarang Tidak Ada TGUPP

10 jam lalu

DPRD DKI menganggap wajar jika Pj Gubernur DKI Heru Budi memerlukan tenaga ahli untuk menganalisis kebijakan. Sebab, tidak ada lagi TGUPP.

Anies Bangun Tebet Eco Park Terbuka, Tapi Dipagari di Era Heru Budi, Ini Penjelasan DKI

13 jam lalu

DKI Jakarta menyebut pemagaran di Tebet Eco Park bertujuan untuk membatasi jumlah pengunjung agar kawasan itu tetap nyaman dan teratur.

Tanggapi Pernyataan Bupati Meranti, Politikus PDIP: Pemerintah Pusat juga Jangan Tutup Mata

13 jam lalu

Politikus PDIP Masinton Pasaribu meminta pemerintah pusat tak tutup mata soal protes yang diajukan Bupati Meranti Muhammad Adil.

Jaktour Gunakan Whistle Blowing System Cegah KKN, Petingginya Pernah Terjerat

13 jam lalu

Jaktour yang saat ini bernama Jakarta Experience Board (JXB) meluncurkan sistem sebagai upaya mitigasi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Soal Protes Bupati Meranti, Refly Harun: Jadi Refleksi Bagi Semua

13 jam lalu

Refly Harun meminta semua pihak menanggapi protes Bupati Meranti Muhammad Adil secara bijak.

Wacana Heru Budi Bikin Slogan Baru Jakarta, Politikus PKS: Bukan Hal Prinsip

13 jam lalu

Pembuatan slogan baru di pemerintahan Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono baru sekadar wacana. Politikus PKS menganggap wacana ini bukan hal prinsip.