Muktamar Fikih Peradaban NU Sepakat Menolak Negara Khilafah
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyapa peserta Puncak Resepsi Harlah 1 Abad NU di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (7/2/2023). (ANTARA FOTO/Zabur Karuru)
Yuk, daftarkan email jika ingin menerima Newsletter kami setiap awal pekan.
Sidoarjo, CNN Indonesia --
Muktamar Internasional Fikih Peradaban I yang digelar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) merekomendasikan menolak negara dengan sistem khilafah dan mendukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta Piagam PBB.
Muktamar yang dihadiri 15 pakar sebagai pembicara kunci, baik dari dalam negeri maupun luar negeri ini digelar di Hotel Shangri-La, Surabaya pada Senin (6/2) kemarin.
"Cita-cita mendirikan kembali negara khilafah yang dianggap bisa menyatukan umat Islam sedunia, namun dalam hubungan berhadap-hadapan dengan nonmuslim bukanlah hal yang pantas diusahakan dan dijadikan sebagai sebuah aspirasi," bunyi salah satu rekomendasi yang dibacakan Yenny Wahid di acara Puncak Resepsi Harlah 1 Abad NU yang digelar di Gelora Delta Sidoarjo, Selasa (7/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
NU berpandangan upaya mendirikan negara seperti ISIS akan berakhir dengan kekacauan dan berlawanan dengan pelbagai tujuan pokok agama. Seperti menjaga nyawa, menjaga agama, menjaga akal, menjaga keluarga, dan menjaga harta.
Justru sebaliknya, NU berpandangan usaha untuk mendirikan kembali negara khilafah bertabrakan dengan tujuan-tujuan pokok agama tersebut. Usaha semacam ini akan menimbulkan ketidakstabilan dan merusak keteraturan sosial politik.
"Sejarah menunjukkan, kekacauan karena perang pada akhirnya akan selalu didampingi dengan penghancuran yang luas atas rumah ibadah, hilangnya nyawa manusia, hancurnya akhlak, keluarga, dan harta benda," bunyi poin rekomendasi tersebut.
Di sisi lain, NU menilai cara paling tepat mewujudkan kemaslahatan umat Islam sedunia dengan memperkuat kesejahteraan dan kemaslahatan seluruh umat manusia, baik muslim atau nonmuslim. Serta mengakui adanya persaudaraan seluruh manusia dan anak cucu Adam.
NU juga berpandangan Piagam PBB sejak awal dibentuk tujuannya untuk mengakhiri perang yang amat merusak. Meski tak sempurna, NU berpandangan Piagam PBB dan PBB bisa menjadi dasar kokoh yang tersedia untuk mengembangkan fikih baru.
"Guna menegakkan masa depan peradaban yang damai dan harmonis," bunyi rekomendasi tersebut.
Karenanya, NU mengajak umat Islam untuk menempuh visi dan mengembangkan wacana baru tentang fikih. Yakni fikih yang dapat mencegah eksploitasi atas identitas, menangkal penyebaran kebencian antargolongan, mendukung solidaritas dan saling menghargai perbedaan di antara manusia, budaya, dan bangsa-bangsa di dunia.
"Dari pada bercita-cita dan berusaha untuk menyatupadukan seluruh umat Islam dalam negara tunggal sedunia, yaitu negara khilafah," bunyi rekomendasi tersebut.
(rzr/isn)
Komentar
Posting Komentar