Pemprov DKI Hapus 1,1 Juta Data Penduduk Tak Layak Terima Bansos, Sudah Pindah hingga Punya Mobil - inews - Opsiin

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Pemprov DKI Hapus 1,1 Juta Data Penduduk Tak Layak Terima Bansos, Sudah Pindah hingga Punya Mobil - inews

Share This

 

Pemprov DKI Hapus 1,1 Juta Data Penduduk Tak Layak Terima Bansos, Sudah Pindah hingga Punya Mobil

Muhammad Refi Sandi
Pemprov DKI Hapus 1,1 Juta Data Penduduk Tak Layak Terima Bansos, Sudah Pindah hingga Punya Mobil
Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono melakukan rapat koordinasi dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh di Balai Kota, Jakarta, Rabu (22/2/2023). (Foto: MPI/Muhammad Refi Sandi)

JAKARTA, iNews.id - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyebut pihaknya telah menghapus sekitar 1,1 juta data penduduk yang dinilai tidak layak menerima bantuan sosial (bansos). Mereka tidak masuk lagi ke dalam kategori penduduk ekonomi lemah atau sudah pindah tempat tinggal dari Jakarta.

Hal itu disampaikan Heru setelah rapat koordinasi dengan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh di Balai Kota, Jakarta, Rabu (22/2/2023).

"Ada 1,1 juta sudah kita delete dari data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang memang dia tidak patut mendapatkan bantuan. Kan dia punya mobil dan lainnya," kata Heru, Rabu (22/2/2023).

Saat memadankan data dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Pemprov menemukan data sekitar 200.000 yang akan dihapus dari penerima bansos karena sudah keluar dari Jakarta.

"Hari ini pemadanan itu bisa bertambah sekitar 200.000 tapi nanti kami cek lagi memang penduduknya sudah tidak aktif di DKI," ucapnya.

Sementara itu, Zudan mengatakan jumlah warga yang dihapus itu sebelumnya penerima bantuan sosial di DKI yang tingkat sosial ekonominya sudah meningkat misalnya memiliki tanah, mobil hingga saham. Dia pun mendukung langkah Heru melakukan akurasi data dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Jakarta dan pelayanan publik.

"Itu nanti kami akan keluarkan dari penerima bantuan, ini namanya proses pemadanan data," ujar Zudan.

Selain itu, Zudan meminta warga yang sebelumnya ber-KTP DKI dan sudah keluar untuk segera mengganti sesuai daerah domisili terkini.

"Orang-orang yang sudah keluar dari DKI, punya rumah di Bekasi, di Tangerang, Tangerang Selatan, di Depok, Bogor, tetapi KTP-nya masih di DKI, segera pindah (KTP) karena riil sudah tidak tinggal di DKI Jakarta," tuturnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI serius masalah data terlebih isu kemiskinan ekstrem dan stunting mencuat sehingga melakukan sejumlah sinkronisasi data mulai dari BPS, BKKBN hingga Kemenko PMK.

Editor : Rizal Bomantama

Follow Berita iNews di Google News

[Category Opsiin, Media Informasi]


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages