- Dapatkan link
- Aplikasi Lainnya
TRIBUNJATIM.COM - Sosok Komisaris Utama (Komut) Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kini disorot.
Itu imbas kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara beberapa waktu lalu.
Nasib karier Ahok ramai dibicarakan.
Apakah ia juga terancam dicopot dari jabatannya?
Peristiwa kebakaran Depo Pertamina yang memakan korban jiwa membuat anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto mendesak Erick Thohir memecat Ahok.
"Kedua pejabat Pertamina inilah yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab pengurusan dan pengawasan seluruh operasional Pertamina," kata Mulyanto kepada wartawan, Kamis (9/3/2023).
Dia meminta Erick tak tebang pilih dalam menegakkan aturan dan kebijakan.
"Ia harusnya berani menindak pejabat Pertamina yang terbukti tidak mampu menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya, sehingga kejadian kebakaran kilang atau depo BBM terus berulang dalam beberapa tahun belakangan," ujar Mulyanto, dikutip TribunJatim.com dari Tribunnews.
Mulyanto menegaskan Dirut dan Komut merupakan pimpinan Pertamina yang paling bertanggung jawab atas kejadian apapun di perusahaan milik negara tersebut.
Apalagi, kata dia, sebagai Komisaris Utama Ahok juga merangkap sebagai Ketua Komite Risiko yang bertanggung jawab atas pengelolaan resiko kebijakan Pertamina.
"Sebagai Komut yang juga Ketua Komite Risiko Ahok harus bekerja mengawasi dengan baik jangan hanya tebar pesona," tegas Mulyanto.
Mulyanto minta pemerintah harus serius menangani kasus kebakaran kilang agar tak kembali terjadi di kemudian hari.
"Peristiwa kebakaran kilang atau depo ini terbilang sering karena sudah terjadi 6 kali kebakaran sejak 2021 sampai sekarang. Artinya hampir 3 bulan sekali terjadi musibah. Ini kan luar biasa," ungkapnya.
Dia menilai selama ini pemerintah kurang perhatian dalam mengelola BUMN migas ini.
Kementerian BUMN lebih menekankan pada peningkatan profit dan deviden, sementara lalai terkait masalah perawatan kilang.
"Menurut saya layanan publik itu yang utama bagi BUMN bukan sekedar untung alias profit oriented. Ini semua harus dievaluasi," katanya.
Sementara itu, anggota Komisi VI DPR RI fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus menyatakan, pemerintah harus bergerak cepat mencari solusi pascainsiden terbakarnya depo TBBM Pertamina di Plumpang, setelah melakukan pencopotan Direktur Aset dan Penunjang Bisnis Pertamina Dedi Sunardi.
Langkah penyelesaian tercepat harus segera dilakukan adalah penertiban lahan dan kawasan buffer zone di depo Plumpang, dan itu memerlukan pejabat direksi terkait yang berkarakter kuat, tegas, serta mampu berkomunikasi dengan andal.
Bagi Deddy, hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban publik Kementerian BUMN atas insiden terbakarnya Depo Plumpang, Jakarta Utara beberapa waktu lalu.
Menurutnya, pengamanan objek vital Depo Plumpang tersebut sesungguhnya bukan semata-mata tanggung jawab Direksi yang bersangkutan.
Melainkan korporasi secara keseluruhan dan tentunya pemerintah provinsi DKI yang seharusnya melindungi warganya.
Bagaimana pun, kata Deddy, warga lah yang menduduki lahan milik Pertamina hingga buffer zone yang sangat berbahaya.
Tidak mungkin seorang pejabat tingkat direktur mampu seorang diri menyelesaikan masalah yang begitu kompleks dan sudah berlangsung puluhan tahun.
Menurut Deddy, penertiban kawasan itu melibatkan ribuan rakyat hingga mafia tanah dan pengusaha besar yang semuanya bertali-temali.
"Oleh karena itu, kami meminta agar Kementerian BUMN memilih pejabat pengganti yang memiliki karakter yang kuat, ketegasan, mampu melakukan kolaborasi dan sinergi dengan semua pemangku kepentingan serta kemampuan komunikasi yang andal,” kata Deddy, dalam keterangannya Kamis (9/3/2023).
Baginya, direktur asset yang baru nantinya harus mendapat dukungan penuh dari jajaran Direksi Holding dan Sub Holding Pertamina, mulai dari Komisaris, sub holding niaga, kilang, infrastruktur dan tentunya pemerintah provinsi DKI serta lembaga penegak hukum.
Hal itu penting, kata Deddy, karena satu hingga tiga bulan ke depan adalah masa yang krusial untuk penertiban kawasan buffer zone yang berisiko tinggi dan seluruh lahan aset Pertamina di daerah itu.
"Direktur yang baru harus memastikan buffer zone yang terdampak kemarin tidak diduduki lagi oleh warga, sebab siapa yang bisa menjamin insiden yang sama tidak akan terulang lagi? Relokasi Depo TBBM Plumpang ke kawasan reklamasi New Priok akan membutuhkan waktu antara 4-5 tahun, sehingga faktor risiko tetap tinggi,” kata pria kelahiran Pematang Siantar ini.
Untuk itu, Deddy meminta agar Kementerian BUMN segera melakukan rekrutmen Direksi pengganti agar tidak kehilangan momentum.
Pertamina harus segera membuat rencana penataan kawasan itu, melobi Kementerian PUPR dan Gubernur DKI Jakarta untuk relokasi warga.
Relokasi itu bisa dilakukan baik di lahan aman milik Pertamina, atau lahan lain yang disiapkan oleh pemerintah. Tidak mungkin hanya Pertamina sendiri yang menyelesaikan masalah ini,” ujar Deddy.
Deddy juga berharap agar momentum ini digunakan sebaik-baiknya untuk penataan di lahan-lahan berisiko lainnya milik Pertamina, baik itu Depo TBBM ataupun Kilang.
“Saya kira tidak mungkin Pertamina melepas begitu saja lahan milik negara yang dikuasainya, itu akan menjadi preseden yang sangat buruk bagi aset lain milik negara, BUMN bahkan milik privat di seluruh Indonesia,” kata Deddy.
Hal itu juga tidak adil bagi rakyat yang taat hukum, yang tidak mau menduduki tanah yang bukan haknya.
Segeralah merekrut direktur baru, time is crucial. Direktur utama Pertamina juga harus memastikan roadmap penataan dan kolaborasi antar sub holding yang saling terkait,” pungkas Deddy.
Di sisi lain, tim DVI Polri berhasil mengidentifikasi kembali tiga jenazah korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang, pada Kamis (9/3/2023).
Sebelumnya telah teridentifikasi 12 jenazah korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang dan kini Polri kembali berhasil mengidentifikasi tiga jenazah.
Polri menyebut tim DVI telah berhasil menuntaskan identifikasi korban secara keseluruhan.
"Dari 15 jenazah dan satu body part (bagian tubuh) telah tuntas, tim sudah berhasil mengidentifikasi para korban keseluruhan," ungkap Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan dalam tayangan YouTube Kompas TV, Kamis (9/3/2023).
Sehingga keseluruhan 15 jenazah korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang sudah teridentifikasi termasuk potongan tubuh yang telah ditemukan.
"Jadi jumlahnya itu ada 15, dengan rincian 9 jenazah laki-laki dan 6 jenazah perempuan, jadi bukan 16 jumlahnya," terang Ahmad Ramadhan.
Tim DVI Polri saat ini sudah menghubungi pihak keluarga yang bersangkutan.
Diketahui sebelumnya telah diperiksa 24 orang saksi untuk dimintai keterangan terkait kabakaran yang terjadi di Depo Pertamina Plumpang Jakarta Utara.
Namun sampai saat ini pihak kepolisian belum menyampaikan hasil keterangan 24 orang saksi tersebut.
Saat ini pihak kepolisian pun masih melakukan proses penyelidikan terkait terjadinya kebakaran di Depo Pertamina Plumpang.
Tags:
Komentar
Posting Komentar