Irjen Pastikan Rp300 T yang Diungkap Mahfud Bukan Korupsi PNS Kemenkeu
Kemenkeu memastikan transaksi mencurigakan Rp300 triliun bukan terkait korupsi atau TPPU pegawainya, tetapi kejahatan keuangan di sektor kepabeanan dan perpajakan. (Inspektorat Jenderal Kemenkeu)
Jakarta, CNN Indonesia --
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun yang diungkap Menko Polhukam Mahfud MD bukan terkait korupsi atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan jajaran pegawai mereka, tetapi kejahatan keuangan di sektor kepabeanan dan perpajakan.
Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh mengatakan transaksi tersebut merupakan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) yang dilaporkan kepada Kemenkeu selaku salah satu penyidik tindak pidana keuangan.
"Jadi prinsipnya angka Rp300 triliun bukan angka korupsi atau TPPU pegawai Kemenkeu. Kami di Kemenkeu berkomitmen untuk melakukan pembersihan. Tentu kami intens dengan Pak Ivan (Kepala PPATK)," ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (14/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Info pegawai, kami tindak lanjuti. Intinya, kerja sama Kemenku dan PPATK sudah begitu cair," imbuhnya.
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) Ivan Yustiavandana menegaskan pihaknya sudah menyerahkan 200 berkas laporan terkait transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Transaksi janggal Rp300 triliun pertama kali diungkap Menko Polhukam Mahfud MD. Ia menyebut transaksi jumbo ini melibatkan 460 pegawai Kemenkeu, mayoritas transaksi terjadi di Ditjen Pajak dan Bea Cukai.
"Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi, terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan, yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai," kata Mahfud di Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, Yogyakarta, Rabu (8/3).
Meski begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah mengatakan dirinya tak tahu soal temuan janggal ratusan triliun yang disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD itu.
Ani, sapaan akrabnya, menyatakan kantornya sudah menerima surat dari PPATK terkait laporan tersebut kemarin pagi. Namun, ia tidak menemukan angka Rp300 triliun seperti yang sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD.
"Mengenai Rp300 triliun terus terang saya tidak lihat. Di dalam surat itu enggak ada angkanya. Jadi saya nggak tahu juga 300 triliun itu dari mana. Jadi aku nggak bisa komentar mengenai itu dulu," kata Ani kala meninjau Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Solo, Kamis (9/3).
Namun, Ivan menegaskan pihaknya sudah menyerahkan 200 berkas laporan terkait transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun ke Kemenkeu. Ia tak merinci kapan mengirimkan laporan-laporan itu ke Kemenkeu. Ia hanya memastikan pihaknya telah menyampaikan laporan analisis ini bertahap.
"Itu ada 200 berkas individual, diserahkan 200 kali sepanjang 2009-2023," kata Ivan saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (9/3).
(mrh/pta)
Saksikan Video di Bawah Ini:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar