KSP soal Potensi Negara Rugi Rp4,5 T Bangun Tol: Kami Tindaklanjuti
Ilustrasi pembangunan jalan tol di Indonesia. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Yuk, daftarkan email jika ingin menerima Newsletter kami setiap awal pekan.
Jakarta, CNN Indonesia --
Tenaga Ahli Madya Kantor Staf Presiden Gibran Sesunan mengatakan pemerintah akan berbenah setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus potensi kerugian Rp4,5 triliun dari proyek-proyek jalan tol era Presiden Jokowi.
Gibran menyampaikan pemerintah berterima kasih atas masukan dari KPK. Dia berkata temuan KPK itu menjadi bagian dari upaya penguatan sistem pencegahan korupsi pada bidang infrastruktur.
"Komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti temuan KPK tersebut untuk perbaikan tata kelola penyelenggaraan jalan tol di Indonesia. Nanti akan ada semacam rencana aksi untuk menindaklanjuti evaluasi dan rekomendasi KPK tersebut," kata Gibran kepada CNNIndonesia.com, Senin (13/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia berkata rencana aksi itu akan melengkapi sistem pencegahan kerugian negara yang telah diterapkan pemerintah. Selama ini, pemerintah telah memberlakukan penguatan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP).
Dia mencontohkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang memiliki inspektorat sebagai pengawas internal. Kementerian itu juga punya Direktorat Kepatuhan Internal yang menjalankan fungsi pengendalian dan manajemen risiko.
"Khusus pada penyelenggaraan jalan tol, tentu pemerintah mendorong optimalisasi peran BPJT selaku regulator sehingga masukan KPK untuk menjaga independensi BPJT sangat penting untuk segera ditindaklanjuti," ujarnya.
Sebelumnya, KPK mengungkap potensi kerugian negara hingga Rp4,5 triliun dari proyek-proyek tol era Presiden Jokowi.
Kerugian itu berasal dari 12 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang belum mengembalikan dana Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp4,2 triliun. Selain itu, belum ada informasi terkait pembayaran terhadap nilai tambah bunga dana bergulir sebesar Rp394 miliar yang merupakan pendapatan negara.
"Sejak tahun 2016, pembangunan jalan tol mencapai 2.923 KM, nilai investasi Rp593,2 T. KPK menemukan titik rawan korupsi yaitu lemahnya akuntabilitas lelang, benturan kepentingan dan BUJT tidak melaksanakan kewajiban, menimbulkan potensi kerugian keuangan negara Rp4,5 T," ungkap KPK melalui akun Twitter @KPK_RI, Selasa (7/3).
(dhf/ain)
Saksikan Video di Bawah Ini:
Komentar
Posting Komentar