Paparan Mahfud Bikin DPR Terkejut, Beda Dengan Sri Mulyani
Rabu, 29/03/2023 17:15 WIB
Foto: Press Statement Menteri Keuangan dan Menkopolhukam Terkait Temuan PPATK. (Tangkapan Layar Youtube)
Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengaku terkejut dengan pemaparan Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Mahfud MD yang berbeda dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait dengan transaksi mencurigakan Rp 349 triliun yang melibatkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Anggota Komisi III DPR F-Demokrat Benny K. Harman mengatakan bahwa pihaknya menerima informasi dari paparan Menteri Keuangan di Komisi XI DPR dan hasilnya berbeda dengan paparan versi Mahfud MD. Sebelumnya, Mahfud MD meyakini bahwa transaksi mencurigakan tersebut merupakan hasil dari pencucian uang, yang dinilai lebih berbahaya dari korupsi.
"Kita jadi bertanya-tanya seperti apa ini kita ingin tahu betul. Ingin benar-benar rapat ini ingin membuka ada apa sebenarnya?" kata Benny dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI, Terkait Transaksi Janggal Rp 349 Triliun, Rabu (29/3/2023).
Benny menuturkan bahwa nilai Rp 349 triliun sangat besar dan menimbulkan kecurigaan masyarakat.
"Masyarakat melihatnya itu Kemenkeu isinya maling semua, persepsinya gitu," kata Benny. Namun, mendengar paparan Menteri Keuangan, ternyata Rp 349 triliun ternyata tidak semua menyangkut oknum di Kemenkeu. Data itu juga merupakan kompilasi dari 14 tahun terakhir.
"Kita berharap ada keterangan yang jelas," tegasnya.
Sebagaimana rapat kerja dengan Komisi XI kemarin, Selasa (28/3/2023), Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa dari data transaksi Rp 349 triliun, transaksi yang melibatkan pegawai Kemenkeu hanya Rp3.3 triliun.
Itu pun merupakan akumulasi transaksi debit kredit pegawai termasuk penghasilan resmi, transaksi dengan keluarga, dan jual beli harta untuk kurun waktu 15 tahun (2009 s.d. 2023) yang telah ditindaklanjuti. Kemudian, terdapat surat berkaitan dengan clearance pegawai yang digunakan dalam Rangka Mutasi Promosi (Fit & Proper test).
"Jadi yang benar-benar berhubungan 3,3 triliun periode 2009-2023. Seluruh transaksi debit kredit pegawai, termasuk penghasilan resmi, transaksi dengan keluarga, jual beli aset, jual beli rumah, itu Rp 3,3 triliun," kata Sri Mulyani.
(haa/haa)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar