PM Thailand Bubarkan Parlemen, akan Gelar Pemilu pada Mei | merdeka.com
Merdeka.com - Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan-O-Cha hari ini membubarkan dan akan mengadakan pemilihan umum pada bulan Mei.
Pernyataan resmi dari media pemerintah Royal Gazette mengumumkan hal tersebut. Komisi Pemilihan mengatakan pemilu kemungkinan besar akan dilaksanakan pada 7 atau 14 Mei.
Pemungutan suara akan jadi persaingan antara mantan panglima militer Prayut, yang berkuasa pada 2014, melawan Paetongtarn, putri miliarder mantan PM Thaksin Shinawatra, yang sosoknya masih membayangi kancah politik kerajaan meskipun telah berada di pengasingan lebih dari satu dasawarsa.
Pemilihan tersebut adalah yang kedua sejak kudeta 2014 dan yang pertama sejak Thailand diguncang oleh protes pro-demokrasi besar-besaran yang dipimpin kaum muda di Bangkok pada 2020.
Kampanye tidak resmi telah berlangsung selama beberapa pekan terakhir. Agenda utama yang diusung adalah meningkatnya biaya hidup dan lambatnya pemulihan kerajaan dari pandemi.
Peluang Mendukung Tentara
Dalam jajak pendapat yang diterbitkan Ahad (19/03) oleh National Institute of Development Administration terhadap 2000 orang responden, terkait siapa yang mereka inginkan sebagai PM, Paetongtarn mendapat suara 38 persen, dan Prayut hanya mendapat suara lebih dari 15 persen.
Sedangkan untuk suara partai, hampir 50 persen mengatakan akan memilih partai Pheu Thai, dan partai United Thai Nation pimpinan Prayut hanya sekitar 12 persen.
Partai Pehu Thai mengatakan mereka menargetkan kemenangan besar untuk mencegah pembentukan militer menghalagi jalan mereka menuju kekuasaan. Mereka ingin menghindari terulangnya 2019 ketika mereka memenangkan sebagian kursi namun disingkirkan dari pemerintahan.
Setelah Komisi Pemilihan menyelesaikan perhitungan pemilu, parlemen diperkirakan akan menunjuk perdana menteri baru sekitar bulan Juli.
Berdasarkan konstitusi 2017 yang dirancang oleh tentara, PM dipilih oleh 500 anggota parlemen majelis rendah (setara DPR) terpilih dan 250 senator yang semuanya ditunjuk oleh militer.
"Saya memiliki harapan kuat bahwa kami pasti dapat membentuk pemerintah", ungkap Paetongtarn kepada wartawan saat kampanye pada Jumat (17/03).
Jika berhasil, dia akan menjadi Shinawatra ketiga yang menjadi PM setelah ayah dan saudara perempuannya, Yingluck, digulingkan oleh kudeta Prayut pada 2014.
Sejumlah survei menunjukkan pemilih muak dengan Prayut akibat kurangnya kemajuan yang dirasakan selama ini, sehingga partai Pheu Thai memiliki peluang menang.
Pemimpin Move Forward, Pita Limjaroenrat, mengatakan kepada AFP, rakyat siap untuk perubahan.
"Saya berpendapat selama empat tahun terakhir sentimen era telah banyak berubah untuk setiap institusi di negara ini," ujar Lim.jaroenrat
Rawan kudeta
Thailand telah mengalami lebih dari selusin kudeta sejak lahirnya demokrasi pada 1932. Pembentukan militer-royalis tetap menjadi kekuatan utama di negara ini.
Masih harus dilihat apakah pemerintah kali ini siap menerima perdana menteri baru yang masih berafiliasi dengan mantan PM Thaksin.
Pengamat politik Universitas Chulalongkorn Thitinan Pongsudhirak mengatakan kepada AFP, pemilu nanti akan mejadi "yang paling penting dalam hidup saya".
Pemilu ini akan memutuskan apakah kerajaan akan "keluar dari kebiasaan lama yang mengakar sejak dua dasawarsa lalu," ujarnya.
Jika partai Pheu Thai gagal menang telak, maka ada kemungkinan partai ini berkoalisi dengan dua atau lebih partai militer lainnya seperti partai United Thai Nation dan partai Palang Pracharath.
Reporter magang: Yobel Nathania
Tidak ada komentar:
Posting Komentar