Berantas Tindak Korupsi, KPK Pastikan Tak Pandang Asal ParpolB- Beritasatu
Berantas Tindak Korupsi, KPK Pastikan Tak Pandang Asal Parpol
Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memastikan tidak memandang asal partai politik (parpol) dalam menindak para koruptor. Hal itu disampaikan KPK merespons dinamika politik nasional saat ini menjelang Pemilu 2024 mendatang.
"Sama sekali tanpa melihat latar belakang para pelakunya. Termasuk dari unsur partai politik manapun," ungkap Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (27/4/2023).
Ali memastikan, KPK dalam upaya pemberantasan korupsi akan tetap independen, tak terpengaruh serta tidak diintervensi pihak tertentu. KPK menjaga betul amanah pemberantasan korupsi.
"Dalam menindak suatu perkara, KPK tegaskan tidak melihat perkara atau pelaku dari warna apa ataupun latar belakang sosialnya, tapi dari kecukupan suatu alat bukti atas tindak pidana korupsi," tutur Ali.
Di lain sisi, Ali mempersilakan publik luas mengecek data-data mengenai para tersangka yang dijerat KPK melalui website kpk.go.id. Tersangka yang dijerat terdiri dari berbagai kalangan, seperti kepala daerah baik gubernur, bupati/wali kota, serta anggota DPR/DPRD.
"Mereka merupakan kader ataupun produk dari suatu proses politik. Tentunya kalau dilihat lebih jauh lagi, para tersangka tersebut berasal dari beragam partai politik," ujar Ali.
Ali menambahkan, KPK tidak hanya fokus pada kerja penindakan semata, melainkan juga pencegahan serta pendidikan antikorupsi, khususnya dalam dunia politik. Dalam upaya pencegahan, KPK terus mendorong perbaikan sistem tata kelola seluruh parpol lewat penerapan sistem integritas partai politik (SIPP) serta kajian dana parpol.
Dalam upaya pendidikan, KPK menggelar pendidikan antikorupsi kepada seluruh parpol peserta Pemilu 2024 lewat program Politik Cerdas Berintegritas (PCB).
"Artinya, dapat dipastikan bahwa setiap upaya pemberantasan korupsi, baik dalam ranah penindakan, pencegahan, maupun pendidikan, dilakukan secara equal treatment. Tidak ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap pihak-pihak tertentu," ujar Ali.
Saksikan live streaming program-program BTV di sini
BERITA TERKAIT
Lukas Enembe Klaim Penetapan Tersangka oleh KPK Cacat Formil
Salam Komando, Firli Bahuri Pastikan Tak Beda Kemauan dengan Kapolri
KPK Panggil Plh Dirjen Minerba Terkait Korupsi Tukin Kementerian ESDM
KPK Benarkan Panggil Tersangka Gratifikasi di Pemkab Sidoarjo
Kasus Korupsi, KPK Jebloskan Bupati Ricky Ham ke Rutan
KPK Bakal Periksa Lagi Bupati Mamberamo Tengah Saat Tiba di Jakarta
Kinerja Gemilang BTN di Kuartal I/2023
BERITA TERKINI
H+4 Lebaran, 33.000 Pengunjung Padati Ancol
PPATK Koordinasi ke Penegak Hukum Soal Transaksi Janggal AKBP Achiruddin
Ini Tips Mengatur Keuangan Setelah Lebaran agar Dompet Tetap Aman
Imbangi Koalisi Besar, Partai Buruh Akan Deklarasikan Koalisi Orang Kecil
Hasto PDIP: Setelah Tanggal 14 Mei, Ada Partai Lain Deklarasi Ganjar Pranowo
Cara Menghapus Akun Instagram Orang yang Sudah Meninggal
Kemensos Salurkan Bantuan Logistik untuk Korban Gempa Mentawai
Menhub Budi Karya: Arus Balik Mudik Lebaran Lancar, Lakalantas Turun
Terbangkan 104.172 Calon Jemaah Haji, Garuda Operasikan 14 Pesawat
PDIP Segera Rampungkan Kerjasama Secara Resmi dengan PPP Usai Deklarasi Dukung Ganjar
B-FILES
