Mendagri Terbitkan Surat Edaran Pastikan Mudik 2023 Lancar dan Inflasi Terkendali
JAKARTA, iNews.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menerbitkan Surat Edaran (SE) 400.4.4.1/2205/SJ tentang Peningkatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1444H Tahun
BIG RAMADAN SALE
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri, Safrizal ZA, mengatakan penerbitan SE tersebut dimaksudkan untuk memastikan mudik Lebaran tahun ini sekaligus laju inflasi dapat terkendali.
Menurut dia, tingginya animo masyarakat yang bakal mudik harus disikapi dengan langkah antisipatif oleh seluruh jajaran pemerintahan, termasuk pemerintah daerah (Pemda), dan perangkat aparat kewilayahan.
“Dua aspek penting yang menjadi perhatian, pertama pengendalian inflasi dan yang kedua kelancaran arus mudik, untuk itu Kemendagri telah menerbitkan Surat Edaran hari ini yang ditujukan ke gubernur dan bupati/wali kota seluruh Indonesia,” ujar Safrizal dalam keterangannya, Jumat (14/4/2023).
SE yang ditandatangani Mendagri pada 13 April 2023, berisi delapan poin langkah-langkah yang harus dilakukan kepala daerah dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1444H.
Pertama, kepala daerah diminta berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk memetakan wilayahnya yang rawan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum) dan bencana alam.
Kedua, kepala daerah juga perlu mengantisipasi dan mengendalikan inflasi dengan melakukan sejumlah aksi. Hal itu di antaranya kegiatan operasi pasar murah, pemberian bantuan sosial bagi yang tidak mampu, pengecekan kecukupan suplai pangan daerah masing-masing, dan intervensi ketika terjadi kenaikan komoditas tertentu.
Ketiga, kepala daerah harus meningkatkan kesiapsiagaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Pemadam Kebakaran (Damkar), Dinas Kebersihan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan perangkat daerah lainnya, serta berkoordinasi intensif dengan TNI dan Polri.
Keempat, kepala daerah juga diminta memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan Trantibum agar terwujudnya kelancaran, keamanan, dan kenyamanan pelaksanaan hari raya Idulfitri 1444 Hijriah.
Misalnya, dengan melakukan deteksi dini situasi dan kondisi yang berpotensi menimbulkan rawan gangguan Trantibum, seperti aksi bentrokan antarwarga, penodongan/begal, sweeping oleh organisasi masyarakat (Ormas), penggunaan petasan, monitoring terhadap ketersediaan pasokan kebutuhan bahan pokok, dan distribusi bahan bakar minyak (BBM), serta melakukan upaya-upaya penanganannya.
Kelima, kepala daerah melakukan pengaturan dan pengawasan aktivitas pada setiap pasar tumpah agar tidak menimbulkan kemacetan arus lalu lintas dengan menugaskan personel Satpol PP, Damkar, dan BPBD untuk tergabung dalam Posko Terpadu Pengamanan Idulfitri 1444 H, maupun secara mandiri membentuk posko pada titik-titik yang berpotensi menimbulkan kemacetan arus lalu lintas.
Keenam, kepala daerah juga diminta melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap tempat hiburan masyarakat dan objek wisata di antaranya kebun binatang, pantai, taman kota, serta ruang publik lainnya yang digunakan oleh masyarakat yang menimbulkan keramaian.
Selain itu, untuk meningkatkan kewaspadaan dan pengamanan lingkungan dengan memberdayakan anggota Satlinmas, terutama dalam mengantisipasi terjadinya tindak pidana kriminalitas terhadap rumah kosong yang ditinggal mudik.
Kemudian perlu meningkatkan peran aktif masyarakat antara lain melalui tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat dalam mencegah dan menyelesaikan potensi gangguan Trantibum yang disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing.
Ketujuh, kepala daerah juga diminta siaga dan mengantisipasi segala potensi bencana, baik alam maupun non-alam termasuk mengecek kelaikan angkutan dan kelengkapan keselamatan seperti penyediaan pelampung bagi moda angkutan laut.
Hal itu dilakukan melalui koordinasi intensif penguatan penyelenggaraan Trantibumlinmas pada daerah-daerah yang berbatasan, baik antarprovinsi maupun antarkabupaten/kota.
Kedelapan, kepala daerah agar menugaskan Kepala Satpol PP untuk melakukan pengendalian kegiatan Trantibumlinmas oleh perangkat daerah dalam rangka menghadapi Idulfitri 1444 Hijriah. Kemudian melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berjenjang mulai dari bupati/wali kota kepada gubernur, dan gubernur kepada Mendagri.
“Penertiban pasar tumpah menjadi atensi khusus, jangan sampai menjadi sumbatan lalu lintas diruas-ruas keluar tol sehingga menimbulkan kemacetan. Di samping itu, segera lakukan operasi pasar untuk menekan potensi naiknya harga kebutuhan pokok menjelang Idulfitri, gelar operasi yustisi oleh jajaran Satpol PP dan perangkat pemerintah daerah terkait bersama-sama jajaran Polri untuk menindak pelaku penimbunan yang berdampak naiknya inflasi karena kelangkaan dan naiknya harga barang,” ujar Safrizal.
Dia menjelaskan, dengan terbitnya SE ini diharapkan dapat memperjelas kebijakan yang diterapkan di lapangan, serta seluruh kepala daerah senantiasa mengonsolidasikan jajarannya dalam mendukung kelancaran mudik Lebaran tahun ini. Demikian pula inflasi dapat terus dikendalikan, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga sejalan dengan agenda pemulihan ekonomi.
“Seluruh jajaran solid, Satpol PP, Satuan Damkarmat, BPBD, aparat kewilayahan camat sampai lurah terus berkolaborasi dengan TNI/Polri dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengawal kelancaran mudik maupun arus balik serta pengendalian inflasi di daerah,” tutur Safrizal.
Editor : Jeanny Aipassa
Follow Berita iNews di Google News
Tidak ada komentar:
Posting Komentar