Anggaran Kendaraan Listrik PNS Hampir Rp 1 Miliar, Ini Penjelasan Kemenkeu By BeritaSatu

Diposting oleh pada tanggal

 

Anggaran Kendaraan Listrik PNS Hampir Rp 1 Miliar, Ini Penjelasan Kemenkeu

By BeritaSatu.com
beritasatu.com
April 1, 2023
Senyak 50 unit Wuling Air ev digunakan sebagai kendaraan resmi delegsi KTT ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.
Senyak 50 unit Wuling Air ev digunakan sebagai kendaraan resmi delegsi KTT ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

Jakarta, Beritasatu.com - Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan salah satu komponen yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 adalah pengadaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) untuk operasional pegawai negeri sipil atau PNS.

Direktur Sistem Penganggaran DJA Kemenkeu, Lisbon Sirait menjelaskan, penetapan harga KBLBB untuk operasional ditetapkan berdasarkan harga pasar yang ada. Dalam PMK 49 Tahun 2023 disebutkan bahwa untuk pejabat eselon I per unit mendapat besaran anggaran sebesar Rp 966.804.000, pejabat eselon II Rp 746.110.000, kendaraan operasional kantor Rp 430.080.000, dan kendaraan roda dua Rp 28.000.000.

“Kesannya pagu untuk kendaraan konvensional lebih rendah, harga kendaraan listrik lebih tinggi 10%. Sebenarnya bukan kami ingin menambah, tapi berdasarkan fakta bahwa harga kendaraan listrik rata-rata di atas kendaraan konvensional,” kata Lisbon di Gedung Sutikno, Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (22/5/2023).

Lisbon mengatakan penetapan standar satuan biaya ditentukan berdasarkan kondisi riil di lapangan. Apalagi ada perbedaan harga antara mobil listrik dan mobil konvensional. Perbedaan harga ini yang menyebabkan pengadaan barang untuk KBLBB menjadi lebih tinggi dari yang konvensional.

“Jadi bukan menaikkan, tetapi rata-rata memang relatif masih mahal,” imbuh dia.

Lisbon mengatakan saat ini pemerintah pusat dan daerah didorong untuk menggunakan kendaraan listrik berbasis listrik. Karena itu, pemerintah membuat satuan biaya karena terdapat beberapa variasi mengenai harga dari kendaraan listrik.

“Hal ini mengikuti kebijakan pengadaan listrik yang sudah ada. Sudah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi,” tutur Lisbon.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

URL berhasil di salin.

Baca Juga

Komentar

Posting Komentar