Kementerian PUPR Luruskan Narasi Anies soal Pembangunan Jalan SBY vs Jokowi By BeritaSatu

 

Kementerian PUPR Luruskan Narasi Anies soal Pembangunan Jalan SBY vs Jokowi

By BeritaSatu.com
beritasatu.com
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengklarifikasi narasi pembangunan jalan di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih luas dibanding Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang disampaikan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Dalam siaran pers, Jumat (26/5/2023), Kementerian PUPR mengungkapkan pembangunan jalan pada masa pemerintahan Presiden SBY sepanjang 144.825 km -yang terdiri dari 11.804 km jalan nasional, 13.403 km jalan provinsi, dan 119.618 km jalan kabupaten- adalah tidak benar.

"Perubahan panjang jalan tidak hanya disebabkan oleh pembangunan jalan baru, tetapi sebagian besar adalah akibat perubahan status jalan, seperti pengalihan jalan kabupaten/kota/provinsi menjadi jalan nasional/negara dan sebaliknya, pengalihan jalan kabupaten/kota menjadi jalan provinsi, serta peningkatan status jalan desa menjadi jalan kabupaten/kota," demikian disampaikan Kementerian PUPR.

Pembangunan jalan SBY vs Jokowi bisa diperhitungkan dengan analisis anggaran yang lebih akurat dan cermat.

Khusus untuk jalan nasional era SBY, dengan rata-rata biaya pembangunan jalan baru Rp 8 miliar hingga Rp 12 miliar per kilometer, maka pembangunan jalan baru sepanjang 11.804 km akan memerlukan anggaran sekurang-kurangnya Rp 94,4 triliun.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

URL berhasil di salin.

Sementara, anggaran Ditjen Bina Marga periode 2005-2014 adalah sebesar Rp 223 triliun (termasuk untuk perencanaan teknis, pembebasan lahan, dan preservasi/pemeliharaan jalan), dengan anggaran khusus untuk pembangunan jalan baru adalah Rp 30,68 triliun.

"Dengan alokasi anggaran Rp 30,68 triliun tersebut, maka capaian pembangunan jalan nasional barunya adalah 3.835 km," demikian disampaikan Kementerian PUPR.

Demikian pula, klaim pembangunan jalan sepanjang 19.293 km di era pemerintahan Presiden Jokowi (termasuk jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota) juga tidak benar. Data anggaran Ditjen Bina Marga pada periode 2015-2022 menunjukkan bahwa alokasi anggaran khusus untuk pembangunan jalan baru adalah sekitar Rp 52,97 triliun. Dengan alokasi tersebut, capaian pembangunan jalan nasional baru adalah sekitar 5.386 km.

Sebelumnya dalam acara Milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera pada Sabtu (20/5/2023), calon Presiden RI dari Partai Nasdem, PKS & Demokrat Anies Baswedan mengatakan mantan Presiden SBY melakukan pembangunan jalan 11.800 km, lebih panjang dibandingkan Jokowi yang hanya 590 km.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

URL berhasil di salin.

Baca Juga

Komentar

 Pusatin Informasi 


 Postingan Lainnya