JAKARTA, iNews.id - Ketua DPR Puan Maharani menyoroti penutupan sejumlah perguruan tinggi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Dia pun meminta pemerintah memberikan kepastian bagi mahasiswa dan dosen perguruan-perguruan tinggi tersebut.

“Jangan sampai ada mahasiswa yang telantar dan dosen yang menganggur karena tidak mendapatkan tempat baru untuk melanjutkan pendidikan dan pekerjaan. Ini harus dilakukan demi kualitas pendidikan di Indonesia,” kata Puan, Rabu (31/5/2023).

Berdasarkan catatan Kemenbudristek hingga per 25 Mei ini, terdapat 23 perguruan tinggi yang dicabut izin operasionalnya. Pencabutan izin tersebut merupakan tindak lanjut dari 52 pengaduan masyarakat. Sementara itu pada tahun 2022, ada 31 perguruan tinggi yang izinnya dibekukan. 

Beberapa hal menjadi alasan penutupan puluhan perguruan tinggi itu. Mulai dari sudah tidak memenuhi ketentuan standar pendidikan tinggi, melaksanakan pembelajaran fiktif, melakukan praktik jual beli ijazah, adanya penyimpangan pemberian beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), serta perselisihan badan penyelenggara sehingga pembelajaran tidak kondusif.

Terlepas dari persoalan yang ada, Puan mengingatkan pemerintah untuk memiliki program alternatif lain bagi mahasiswa dan dosen yang perguruan tinggi atau universitasnya ditutup.

“Pemerintah harus menyiapkan skema perpindahan mahasiswa ke universitas lain dengan memperhitungkan banyak aspek. Untuk dosen, pemerintah juga harus memfasilitasi tempat bekerja baru,” ucap mantan Menko PMK itu.

“Penutupan perguruan tinggi jangan sampai menghambat proses belajar mengajar, dan mempengaruhi kesejahteraan pendidik,” lanjut Puan.

Dia pun mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan ketersediaan universitas atau perguruan tinggi yang mampu menampung seluruh peserta didik. Puan mengatakan, pemerintah harus betul memastikan bantuan pemindahan ke perguruan tinggi lain dapat dilaksanakan selama ada bukti pembelajaran yang otentik.

“Sehingga mahasiswa yang betul-betul belajar dapat menyelesaikan pendidikan hingga mendapatkan gelar pendidikan yang dicita-citakan,” tuturnya.

Puan menyadari, upaya pemerintah untuk memperjuangkan kualitas pendidikan dan lulusan di Indonesia bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan ketelitian. Oleh karenanya, diperlukan kerja sama dari seluruh pihak untuk mendukung tercapainya pemberian hak pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat konstitusi.

“Perlu kolaborasi antarseluruh stakeholder dalam mengantisipasi penutupan perguruan tinggi. Jangan sampai tersisa aspek negatif saja, tanpa ada solusi penyelesaiannya,” ungkap Puan.

Di sisi lain, cucu Bung Karno ini mengungkapkan perbaikan mutu pendidikan telah menjadi fokus utama dalam usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut, kata Puan, tidak terlepas dari upaya negara menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

“Melalui langkah-langkah progresif dan kolaboratif, upaya perbaikan mutu pendidikan telah memberikan dampak positif yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir,” katanya.

Editor : Faieq Hidayat

Follow Berita iNews di Google News