Shell Bikin RI Murka: Gak Tanggung Jawab!
Foto: Infografis/Menteri ESDM Murka ke Shell: Sudah Mundur Gak Tanggung Jawab!/Aristya Rahadian
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif terlihat 'murka'. Ia meluapkan kekesalannya terhadap perusahaan raksasa minyak dan gas bumi (migas) asal Belanda yakni Shell, dengan mengatakan tidak bertanggung jawab.
Shell dinilai tidak bertanggungjawab karena sudah mundur dari pengelolaan Blok Migas Masela, sementara pelepasan hak partisipasi atau participating interest (PI) Shell sebesar 35% di proyek jumbo itu hingga kini tak ada kejelasan.
Padahal dengan berlarutnya pengembangan Blok Masela, negara juga turut dirugikan. Maka dari itu, kata Menteri Arifin, pihaknya bakal mengevaluasi kembali rencana pengembangan atau Plan of Development (PoD) Blok Masela.
"Sekarang ini juga yang merasa dirugikan juga Indonesia. Inpex sudah ada kesungguhannya, tapi gak tahu Shell ini sudah mundur gak bertanggung jawab, tulis itu," tegas Arifin saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (26/5/2023)/
Menurut Arifin, Blok Masela bisa saja kembali lagi ke negara apabila Inpex selaku operator dan mitranya yakni Shell tidak melakukan kegiatan sama sekali hingga 2024. Hal tersebut tertuang dalam rencana pengembangan atau Plan of Development (PoD) yang disepakati antara pemerintah dan operator pada 2019 lalu.
Sebelumnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan PoD Blok Masela bakal dievaluasi. Hal tersebut menyusul alotnya negosiasi pengalihan hak partisipasi atau participating interest (PI) Shell sebesar 35% di Blok Masela ke PT Pertamina (Persero).
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan jika rencana pengembangan proyek Blok Masela tidak kunjung segera dilaksanakan, maka pihaknya akan melakukan evaluasi. Mengingat, proses pelepasan PI oleh Shell ini membuat rencana pengembangan Blok Masela oleh Inpex selaku operator menjadi berlarut-larut.
"Kalau misalnya isu pelepasan PI Shell menjadi salah satu faktor Inpex ini gak bisa jalan, kalau Shell terlalu lama menahan dan tidak segera melaksanakan divestasi yang sudah dijanjikan sejak lama, sejak awal 2020 kan, sudah tiga tahunan, oleh karena itu kita mesti review apa yang bisa kita ambil," kata Dwi saat ditemui di Gedung DPR, Rabu (24/5/2023).
Oleh sebab itu, Dwi berharap agar rencana pengembangan Blok Masela dapat berjalan kembali. Pasalnya, apabila operator maupun pemegang PI tidak segera melaksanakan kegiatan, pemerintah akan segera mengambil sikap.
"Tentu government mengambil langkah-langkah supaya apa saja hal-hal yang menjadi pending matters untuk bisa diselesaikan, kita harapkan kontraktor maupun pemegang PI bertanggung jawab atas POD yang disetujui tersebut," ujarnya.
Saksikan video di bawah ini:
Menteri ESDM Dorong Smelter Freeport Beroperasi di Mei 2024
Artikel Selanjutnya
Harga Bagus, Menteri ESDM Bingung Investasi Smelter Mangkrak
(pgr/pgr)
SHARE :
Komentar
Posting Komentar