KPK Telusuri Belanja Makan dan Minum Rp 1 Miliar Lukas Enembe ke Restoran
Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi sejumlah rumah makan atau restoran guna menelusuri lebih lanjut biaya makan dan minum Gubernur nonaktif Papua, Lukas Enembe. Dugaan yang mencuat bahwa biaya tersebut menyentuh angka Rp 1 miliar per hari.
"Kita sedang coba untuk klarifikasi, datang ke rumah makan apakah benar ini tanggal sekian pesan makan di sini, berapa banyaknya, jumlahnya. Kalau pun memang benar, apakah benar sampai Rp 1 miliar satu hari itu kan yang perlu kita klarifikasi," ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi, Asep Guntur di Jakarta, dikutip Kamis (29/6/2023).
Dalam melakukan penelusuran, KPK mengumpulkan sejumlah kwitansi. Hanya saja, penelusuran tersebut memiliki tantangan tersendiri dari segi kewilayahan.
"Karena kegiatannya kan satu provinsi, sebelum kemarin ada pemekaran provinsi ya, daerah otonomi baru/DOB. Bisa ke pegunungan, mungkin juga ya karena dengan transportasi yang saat ini belum begitu lancar. Karena harus antarkabupaten dengan pesawat akhirnya mungkin menjadi ada kelebihan harga di situ," tutur Asep.
Sebelumnya, KPK mengungkapkan dana operasional Lukas Enembe mencapai Rp 1 triliun lebih. Hanya saja, KPK menemukan dana tersebut banyak digunakan untuk pengeluaran fiktif.
"Dari tahun 2019 sampai 2022 itu yang bersangkutan itu setiap tahun, dana operasional yang bersangkutan itu Rp 1 triliun lebih," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (26/6/2023).
Angka tersebut jauh lebih besar dari ketentuan yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Alex menyebutkan, ada kalkulasi tertentu terkait dengan dana operasional kepala daerah. Untuk Lukas Enembe, rata-rata dana operasional gubernurnya sekitar Rp 1 triliun tiap tahunnya.
"Sebagian besar dibelanjakan untuk biaya makan minum. Bayangkan kalau Rp 1 triliun itu sepertiga digunakan untuk belanja makan minum, itu satu hari Rp 1 miliar untuk belanja makan minum," ungkap Alex.
KPK kemudian mendalami temuan tersebut. Hasil pendalaman KPK menemukan adanya dugaan kejanggalan.
"Kami sudah cek di beberapa lokasi tempat kwitansi diterbitkan. Ternyata itu banyak juga yang fiktif. Jadi restorannya tidak mengakui bahwa kwitansi itu diterbitkan rumah makan tersebut," ujar Alex.
Saksikan live streaming program-program BTV di sini
Tidak ada komentar:
Posting Komentar