Polri Rancang Aplikasi untuk Antisipasi Calo Sertifkat Mengemudi
Jakarta, Beritasatu.com - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri tengah merancang aplikasi untuk mengantisipasi calo dalam penerbitan sertifikat mengemudi. Diketahui, sertifikat mengemudi akan menjadi syarat pembuatan SIM atau surat izin mengemudi.
"Sekarang sudah teknologi 4.0, kita membuat satu aplikasi, ini baru kita rancang belum (dibuat), ini kita akan membuat suatu aplikasi untuk menghindari hal-hal seperti itu (calo)," kata Direktur Registrasi dan Identifikasi (Regident) Korlantas Polri Brigjen Yusri Yunus kepada wartawan dikutip Jumat (23/6/2023).
Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu memberi contoh sistem electronic registration dan identification (ERI) yang merupakan sistem pendataan regident secara elektronik yang dikerjakan pada bagian BPKB sebagai landasan keabsahan kepemilikan dan asal usul kendaraan bermotor.
Nantinya, aplikasi serupa akan dibuat untuk mencegah calo dalam penerbitan sertifikat. Yusri mengungkapkansaat ini pihaknya masih fokus mengkaji aturan terkait kewajiban syarat sertifikat mengemudi untuk pembuatan SIM.
"Harus kita kaji dulu semuanya pelan-pelan sampai menghindari hal-hal yang calo, nanti orang tinggal siapa sih yang berhak mengeluarkan sertifikasi, dia adalah perusahaan yang terakreditasi, tidak semuanya berarti, walaupun dia terakreditasi juga enggak ujug-ujug untuk mengeluarkan semuanya, tetapi harus ada satu asosiasi untuk permudah kita pengontrolannya," ucapnya.
Lebih lanjut Yusri mengatakan, pembuatan sertifkat tersebut harus dikontrol. Sebab, apabila sembarangan orang mengeluarkannya maka akan memberatkan masyarakat dalam membuat SIM.
"Tetapi sambil berjalan ini, instruktur-instrukturnya baru saja kita latih, oleh Korlantas ya. Karena kita harus nyambung, dia menguji, dia mengajarkan masyarakat dengan sekolah mengemudi tetapi kan harus nyambung dengan kita," ungkap Yusri.
Sebelumnya, Korlantas Polri menerbitkan aturan baru mengenai pembuatan SIM. Nantinya, masyarakat harus memiliki sertifikat mengemudi. Aturan itu tertuang dalam Undang-unang Nomor 2 Tahun 2023 yang ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Aturan tentang persyaratan administrasi itu ada disitu yang namanya umur 17 tahun ke atas, Perpol 05 Tahun 2021 itu sudah ada perpol yang lama dia. Nah sekarang ini kita perbarui lagi, kita lengkapi lagi di Perpol 2 Tahun 2023 baru turun kemarin," kata Yusri Yunus dikutip Selasa (20/6/2023).
Saksikan live streaming program-program BTV di sini
Komentar
Posting Komentar