Sulit Kumpulkan SKP, Dokter Muda Pilih Jalur Calo Untuk Urus Surat Izin Praktik
:extract_focal()/https%3A%2F%2Fimg2.beritasatu.com%2Fcache%2Fberitasatu%2F960x620-3%2F2023%2F06%2F1687713556-4000x2250.webp)
Cimahi, Beritasatu.com - Ketimpangan dalam pengurusan izin praktik antara dokter di daerah dan di perkotaan masih menjadi permasalahan yang belum teratasi. Sebagai syarat pembuatan Surat Izin Praktik (SIP) yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan di daerah, seorang dokter harus mengumpulkan ratusan Satuan Kredit Profesi (SKP) dan mendapatkan surat rekomendasi dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
"Menurut saya, pengurusan SIP itu tidak sulit, karena sudah ada peraturannya dan surat izin dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota atau Kabupaten," ungkap Dr. Sutrisno, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jendral Achmad Yani (Unjani) Kota Cimahi. Dr. Sutrisno juga merupakan Anggota Dewan Pakar IDI Jawa Barat.
Namun, Sutrisno menjelaskan bahwa terdapat syarat berat yang harus dipenuhi dokter muda sebelum Dinkes mengeluarkan SIP. Salah satu persyaratan tersebut adalah pengumpulan SKP, yang kemudian akan menghasilkan surat rekomendasi dari IDI untuk dokter yang akan membuat SIP.
SKP IDI merupakan bukti keikutsertaan dokter dalam program Peningkatan dan Pemberdayaan Kualitas Bidang Kedokteran (P2KB). SKP ini diberikan untuk kegiatan klinis (pelayanan kedokteran langsung dan tidak langsung) serta kegiatan non-klinis seperti mengajar, meneliti, dan manajemen kesehatan.
"Saat mengajukan surat izin, persyaratan utamanya adalah rekomendasi dari IDI setelah memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut. Salah satu persyaratan yang paling berat adalah pengumpulan SKP, yaitu 250 SKP dalam lima tahun atau 50 SKP per tahun. SKP bisa didapatkan melalui pengabdian masyarakat, penelitian, dan seminar," jelas Sutrisno.
Sutrisno juga mengakui bahwa dokter di perkotaan lebih mudah memenuhi persyaratan pengumpulan SKP dibandingkan dengan dokter di daerah. Dokter di perkotaan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengikuti kegiatan ilmiah, penelitian, dan pengabdian masyarakat tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan.
Saksikan live streaming program-program BTV di sini
Di sisi lain, dokter di daerah menghadapi kesulitan mengikuti kegiatan tersebut karena keterbatasan akses dan biaya.
Akses yang sulit untuk mengumpulkan SKP menjadi salah satu alasan para dokter muda di daerah memilih menggunakan jasa calo untuk memperoleh SIP. Namun, Sutrisno menekankan bahwa menggunakan jasa calo tidak benar dan melanggar etika.
"Kalau memilih calo tentunya ya mereka akan mengeluarkan biaya ekstra lagi dan itu bisa saja terjadi seperti itu, karena mungkin teman-teman di daerah ini barangkali ya merasa kesulitan dan sebagainya dan akhirnya lebih memilih ke arah calo, yang sebenarnya tidak benar juga ya ini melanggar etik juga," ujarnya.
Selain itu, sistem online untuk menyampaikan SKP kepada IDI juga menjadi masalah bagi dokter muda di daerah. Sutrisno berharap agar sistem online IDI dapat berjalan dengan baik di daerah agar pengiriman SKP menjadi lebih mudah. Namun, masalah seperti sinyal internet yang tidak stabil dapat menjadi hambatan. Oleh karena itu, beberapa dokter di daerah terpaksa mencari alternatif lain, termasuk menggunakan jasa calo.
Sutrisno juga menerima keluhan terkait kesulitan mengurus SIP dari para alumni Unjani yang berpraktik di daerah. Beberapa kendala yang disampaikan meliputi masalah sistem online IDI yang tidak berfungsi dengan baik dan keterbatasan bantuan petugas di daerah. Meskipun jumlah keluhan tersebut tidak banyak, tetapi masih menjadi permasalahan bagi dokter di daerah.
Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesetaraan dalam pengurusan izin praktik, perlu adanya upaya untuk mempermudah pengumpulan SKP dan memperbaiki sistem online yang ada.
Saksikan live streaming program-program BTV di sini
Tidak ada komentar:
Posting Komentar