Bau Amis AS, Jerman Cs di Balik IMF Minta Jokowi Ekspor Nikel Cs Lagi
Dana Moneter Internasional (IMF) meminta Presiden Jokowi melonggarkan kebijakan larangan ekspor nikel Cs.
Permintaan itu tertuang dalam IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia itu yang dikeluarkan IMF pada Minggu (25/6). Sejatinya IMF mengaku menyambut baik ambisi Indonesia meningkatkan nilai tambah mineral melalui larangan ekspor tersebut.
Namun, mereka mencatat bahwa kebijakan Indonesia itu belum didasarkan pada analisis biaya-manfaat yang lebih lanjut. Kebijakan juga belum dirancang untuk meminimalkan dampak lintas batas.
"Dalam konteks itu, para direktur mengimbau untuk mempertimbangkan penghapusan bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan tersebut ke komoditas lain," tulis laporan tersebut.
Permintaan IMF itu memantik reaksi keras dari Indonesia. Salah satunya, dari Menteri Investasi/Kapala BKPM Bahlil Lahadalia.
Akhir pekan lalu, tiba-tiba ia menggelar jumpa pers untuk merespons permintaan IMF itu. Dalam pernyataannya Bahlil menyebut IMF telah mengganggu kedaulatan Indonesia.
"Saya sebagai mantan aktivis merasa terganggu ketika ada sebuah kedaulatan bangsa kita, independensi negara kita digores oleh siapapun dan saya pikir ini harus kita lawan cara-cara seperti ini tidak lagi untuk kita tempatkan mereka di tempat yang baik di bangsa ini. Dia tidak usahlah campur-campur mengurus Indonesia, " ujarnya pada Jumat (30/6).
Ia mengatakan pemerintah tak lagi mau dijerumuskan oleh IMF sebagaimana pernah terjadi pada saat diterpa krisis moneter pada 1997-1998 lalu. Saat itu, alih-alih menyembuhkan krisis di Indonesia, IMF justru malah membuat sakit Indonesia kian parah.
Indonesia yang saat itu harusnya cukup dirawat di ruang rawat inap malah harus di ICU-kan karena rekomendasi IMF. Bahlil mengatakan pengalaman itu sudah cukup.
Apalagi Indonesia sekarang sudah tak punya tanggungan utang ke IMF.
Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman mencium ada kepentingan donatur utama dibalik desakan IMF agar Jokowi melonggarkan kebijakan larangan ekspor nikel cs.
Donatur itu adalah negara maju. Mereka kata Yusri adalah; Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Jerman, Prancis dan Jepang.
Donatur itu berupaya main cantik dan halus dengan memanfaatkan IMF mendesak Jokowi untuk melonggarkan larangan ekspor nikel cs demi kepentingan mereka.
"Sudah dapat dipastikan ada negara donatur di balik rekomendasi IMF ke Indonesia. Donatur utama IMF adalah negara industri dengan kemampuan ekonomi tinggi, seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Jerman, Prancis, dan Jepang. Sehingga sebagai donatur besar IMF akan coba digunakan untuk menyarankan kepada Pemerintah Indonesia buka keran ekspor mineral mentah," ungkapnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (3/7).
Yusri menyebut Indonesia merupakan produsen nikel terbesar dunia saat ini. Berdasarkan riset United States Geological Survey (USGS) 2020 yang dipublikasikan pada Januari 2021, Indonesia memiliki cadangan nikel 21 juta ton atau 23 persen dari cadangan nikel dunia yang mencapai 94 juta ton.
Itu menjadi yang terbesar di dunia. Pada 2022 Indonesia juga menjadi produsen nikel terbesar di dunia, yaitu sebanyak 1,6 juta ton dari total produksi dunia yang mencapai 3,3 juta ton.
Oleh karena itu, keberanian Jokowi melarang ekspor bahan mentah termasuk nikel berpotensi mengguncang industri dunia. Maklum, nikel sekarang memang jadi rebutan di tengah geliat industri kendaraan listrik.
Ia mengatakan gejolak kinerja industri negara-negara besar itu akibat larangan ekspor nikel cs yang dilakukan Indonesia bakal menurunkan pertumbuhan ekonomi mereka dan membawa malapetaka berupa meningkatnya pengangguran. Inilah ketakutan yang dihadapi Barat.
Yusri yakin Jokowi akan menolak saran IMF itu. Pasalnya, pelonggaran larangan ekspor nikel Cs memang bertentangan dengan konstitusi dalam negeri.
"Mengingat kita tidak berutang dengan IMF, sumber daya mineral adalah salah satu modal utama sumber dana pembangunan nasional, seharusnya Presiden Jokowi tidak perlu tunduk atas saran IMF. Saya yakin Jokowi akan menolak saran IMF," tandasnya.
Segendang sepenarian dengan Yusri, Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono memang mencium ada agenda tersembunyi IMF dalam rekomendasi tersebut. Ia menegaskan naif jika menganggap IMF tak punya kepentingan dalam upaya intervensi ini.
Namun, Yusuf enggan menuduh lebih dalam apa motif dan kepentingan IMF di dalam rayuannya kepada Presiden Jokowi untuk melonggarkan larangan ekspor bahan mentah.
Ia mengatakan sejatinya, Indonesia tak boleh anti dengan rekomendasi IMF. Pasalnya, sebelum IMF memberikan rekomendasi itu, sejumlah pihak di dalam negeri juga sudah mengkritisi kebijakan hilirisasi yang dilakukan Jokowi
"Di sisi lain, menurut saya kita tidak bisa serta merta menolak dan mengabaikan rekomendasi IMF begitu saja. Kita tahu jauh sebelum rekomendasi IMF ini sudah banyak pihak di dalam negeri yang memberi catatan kritis atas kebijakan hilirisasi tambang," tutur Yusuf.
Ia paham hilirisasi menjadi strategi besar baru pemerintah untuk reindustrialisasi serta membawa Indonesia tak lagi cuma menjadi eksportir bahan mentah, melainkan sebagai eksportir produk manufaktur intensif teknologi bernilai tambah tinggi.
Namun, Yusuf menilai adopsi strategi hilirisasi nikel yang dilakukan Jokowi terlalu sering diglorifikasi dengan pendapatan ekspor yang melesat tinggi. Ia menyinggung soal Jokowi yang doyan pamer pendapatan Indonesia di kisaran US$3 miliar pada 2018 melonjak ke US$33 miliar pada tahun lalu.
"Namun, menurut saya sejumlah dampak negatif dari kebijakan hilirisasi ini sering tidak diungkap secara utuh. Kebijakan hilirisasi nikel kita sangat bergantung pada asing, minim kontribusi pada penerimaan negara, dan tidak banyak berkontribusi pada pendalaman struktur industri karena hanya menghasilkan produk setengah jadi," kritiknya.
Komentar
Posting Komentar