Selasa, 04 Jul 2023 06:30 WIB
Dana Moneter Internasional (IMF) beberapa kali mengeluarkan
International Monetary Fund (IMF) alias Dana Moneter Internasional berulah dengan mencoba mengutak-atik kebijakan hilirisasi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Lembaga keuangan dunia itu meminta Jokowi mempertimbangkan pelonggaran pembatasan ekspor nikel dan komoditas lainnya. Permintaan itu disampaikan dalam IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia yang dikeluarkan Minggu (25/6).
Mereka sebenarnya menyambut baik ambisi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dalam ekspor mineral, termasuk menarik investasi asing dari kebijakan larangan ekspor itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, IMF menilai kebijakan tersebut harus didasarkan pada analisis biaya-manfaat yang lebih lanjut dan dirancang untuk meminimalkan dampak lintas batas.
"Dalam konteks itu, para direktur mengimbau untuk mempertimbangkan penghapusan bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan tersebut ke komoditas lain," tulis laporan IMF tersebut.
Imbauan IMF mendapat penolakan dari berbagai kalangan tanah air, termasuk Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Perlawanan terhadap IMF juga datang dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).
Sejatinya, tingkah IMF yang mengusik Indonesia bukan kali pertama.
Berikut tingkah IMF di lintas era presiden Indonesia:
Nama IMF mencuat di Indonesia pada masa krisis moneter 1997/1998. Saat itu ekonomi tanah air lesu imbas rambatan gejolak penguatan dolar terhadap mata uang di kawasan Asia Tenggara. Pada akhirnya, nilai tukar rupiah ikut goyah dan menular ke sektor keuangan, riil, serta makroekonomi.
Presiden Soeharto saat itu nekat 'mengemis' bantuan suntikan dana dari IMF dan menjadikan mereka penasihat keuangan sementara. Namun, IMF datang dengan sejumlah saran menyesatkan.
Direktur Pelaksana IMF saat itu Michel Camdessus menyambangi kediaman presiden di Menteng, Jakarta Pusat tepat pada 15 Januari 1998. Ia bersama Soeharto menandatangani surat kesediaan (letter of intent/LoI) paket bantuan selama 5 tahun senilai US$43 miliar.
Dalam foto yang beredar, Camdessus tampak menyilangkan tangan sembari menatap Soeharto membungkuk untuk menandatangani beberapa lembar dokumen perjanjian.
Aksi bos IMF itu viral dan menuai banyak komentar, baik dari masyarakat Indonesia hingga pimpinan dunia.
Gestur Camdessus dinilai menunjukkan sikap arogan IMF terhadap Indonesia yang memang berada dalam posisi lemah.
Di balik momen IMF tersebut, uluran tangan mereka ternyata didalangi Pemerintah AS yang sengaja ingin ekonomi Indonesia semakin terpuruk demi menumbangkan rezim Orde Baru.
IMF kembali berulah di masa kepemimpinan presiden ketiga Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie.
Kala itu, IMF menunda kucuran dana bantuan sebagai respons atas kekerasan militer yang terjadi di Timor Leste. IMF berdalih penundaan itu juga terjadi imbas berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Bersambung ke halaman berikutnya...
Komentar
Posting Komentar