Sri Mulyani Soal IMF Minta Jokowi Ekspor Nikel Cs: RI Punya Kebijakan
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bersuara soal permintaan IMF agar Jokowi membuka lagi keran ekspor nikel Cs.
Ia menegaskan IMF boleh saja punya pandangan soal larangan ekspor nikel Cs yang dilaksanakan Presiden Jokowi. Tapi katanya, pemerintah Indonesia tentu punya pendirian sendiri.
"IMF boleh punya pandangan, itu artikel IV mereka. Indonesia punya kebijakan yang tujuannya adalah memperkuat struktur industri kita dan meningkatkan nilai tambah," katanya di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (4/7).
Lihat Juga :
Ani, sapaan akrabnya, menegaskan program kuncian Presiden Jokowi berupa hilirisasi tambang membuat neraca pembayaran Indonesia semakin kuat. Ia menegaskan hilirisasi adalah program bagus dan tidak ada masalah.
Di lain sisi, Ani heranan mengapa persoalan utang Indonesia dengan IMF kembali muncul di permukaan. Menurutnya, utang Indonesia kepada lembaga keuangan internasional tersebut sudah lama lunas.
"Lama banget itu (utang Indonesia ke IMF) udahan. Kan IMF program tahun berapa itu, 1997-1998 atau 2000 awal? Dan waktu itu sudah dilunasi semua. Jadi tidakada (utang). Memang sudah lama banget, kok kenapa sekarang tiba-tiba muncul?" jelas Bendahara Negara tersebut.
IMF meminta Jokowi membuka lagi ekspor nikel Cs. Permintaan itu mereka sampaikan melalui IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia. Rekomendasi yang dikeluarkan IMF pada Minggu (25/6) sebetulnya menyambut baik ambisi Indonesia meningkatkan nilai tambah.
Namun, IMF menilai program kuncian Jokowi tersebut harus didasarkan pada analisis biaya-manfaat yang lebih lanjut dan dirancang untuk meminimalkan dampak lintas batas.
"Dalam konteks itu, para direktur mengimbau untuk mempertimbangkan penghapusan bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan tersebut ke komoditas lain," tulis saran IMF kepada Jokowi.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia bersuara keras soal permintaan IMF itu. Bawahan Jokowi itu dengan lantang menyebut IMF mengganggu kedaulatan Indonesia.
Bahlil berucap pemerintah tak mau lagi dijerumuskan oleh IMF sebagaimana pernah terjadi pada saat Indonesia diterpa krisis moneter pada 1997-1998 lalu. Kala itu, IMF malah membuat sakit Indonesia kian parah.
Indonesia saat itu harusnya cukup dirawat di ruang rawat inap malah harus di ICU-kan karena rekomendasi IMF. Bahlil menegaskan pengalaman buruk itu sudah cukup.
"Saya sebagai mantan aktivis merasa terganggu ketika ada sebuah kedaulatan bangsa kita, independensi negara kita digores oleh siapapun dan saya pikir ini harus kita lawan cara-cara seperti ini tidak lagi untuk kita tempatkan mereka di tempat yang baik di bangsa ini. Dia tidak usahlah campur-campur mengurus Indonesia," ujarnya dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (30/6).
Komentar
Posting Komentar