Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa pemerintah tengah membahas rencana pemberian pensiun bagi pegawai honorer atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Rencana ini dikabarkan akan dimuat dalam draf RUU ASN yang tengah dibahas. Anas mengungkapkan bahwa pemerintah tengah fokus pada skema pensiun honorer.
"Di sini kita bahas bagaimana teman-teman honorer non-ASN ke depan juga bisa dapat pensiun," ujarnya saat ditemui di DPR RI, dikutip Selasa (12/7/2023).
"Ini paling penting sehingga dengan begitu mereka misalnya yang sudah bekerja dia akan mendapatkan pensiun. itu salah satu poin yang juga dibahas dalam undang-undang (ASN) ini," paparnya.
Dalam kesempatan ini, dia menegaskan bahwa RUU ASN ini akan menjamin kepastian teman-teman honorer untuk tetap bekerja. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo bahwa penghapusan tenaga honorer kelak tidak akan berbuntut pada PHK massal dan pembengkakan anggaran.
"Tidak ada pemberhentian massal, tapi juga tidak ada pembengkakan anggaran," kata Anas.
Oleh karena itu, dia mengatakan pemerintah telah menyiapkan jabatan baru yakni PPPK part time atau paruh waktu. Dengan kepastian ini, maka diharapkan ketakutan akan PHK massal dapat diredam. Dia memastikan DPR dan pemerintah telah menyepakati pengamanan bagi 2,4 juta pegawai honorer ini. Kendati demikian, Anas mengaku bahwa pembahasan mengenai gaji dan skema peralihan status belum dibahas lebih lanjut.
Sambil menunggu RUU ASN disahkan, pemerintah akan menyurati kepala daerah untuk mulai menganggarkan pensiunan dan gaji PPPK paruh waktu ini karena pembahasannya akan dimulai tahun 2024.
"Kalau nanti gak ada anggarannya kan gak bisa digaji nanti jadi masalah," ungkapnya.
Komentar
Posting Komentar