Menteri Bahlil Minta Proses Hukum Diterapkan Usut Ekspor Nikel Ilegal
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia ikut buka suara soal dugaan ekspor 5 juta ton ore nikel ilegal ke China sepanjang 2021-2022.
Dia meminta agar diproses hukum jika memang benar ada ekspor ilegal ore nikel ke China dalam jumlah jutaan ton.
"Kalau sampai itu (ekspor ilegal) terjadi, proses hukum. Negara ini kan negara hukum, tidak boleh," ucap Bahlil di Kantor BKPM, Jakarta, Jumat (30/6).
Ia mengatakan pemerintah tidak mengetahui kasus tersebut secara rinci. Menurutnya pemerintah sudah melarang ekspor bahan mentah nikel sejak Januari 2020.
Dugaan ekspor ilegal 5 juta ton ore nikel ini diucapkan Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Wilayah V KPK Dian Patria.
Dia mendapatkan informasi itu dari Bea Cukai China.
"Data ini sumbernya dari Bea Cukai China," ujar Dian beberapa waktu lalu.
Dian tidak menyebutkan secara rinci mengenai asal muasal ore nikel yang diekspor secara ilegal ke China tersebut. Akan tetapi, ada dugaan berasal dari tambang yang berada di Sulawesi atau Maluku Utara.
Dian mengatakan selama ini sebenarnya banyak pihak yang melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya ekspor ilegal, seperti Bakamla, Bea Cukai, Pol Air, dan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).
Namun, ternyata masih terjadi ekspor ilegal ke negara lain. Dian mengatakan KPK bisa mengusut lebih jauh jika ada dugaan korupsi dari praktik ekspor ore nikel ilegal tersebut.
"Artinya masih ada kebocoran disini. Ada kerja sama banyak pihak kok masih bocor. KPK punya kajian juga, di kami kalau ujungnya penindakan harus ada unsur korupsinya," ucap Dian.
(mrh/bmw)
Komentar
Posting Komentar