Polemik Kabasarnas Tersangka, Jokowi Evaluasi Perwira Tinggi di Jabatan Sipil By BeritaSatu.

 

Polemik Kabasarnas Tersangka, Jokowi Evaluasi Perwira Tinggi di Jabatan Sipil

By BeritaSatu.com

beritasatu.com

July 17, 2023

Presiden kiri didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Jokowi menyatakan akan mengevaluasi penempatan perwira TNI di jabatan sipil. Evaluasi dilakukan pascapolemik operasi tangkap tangan (OTT) KPK di tubuh Basarnas yang melibatkan dua perwira TNI.

“Semuanya akan dievaluasi. Tidak hanya masalah itu,” kata Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan seusai meresmikan Sodetan Ciliwung di Jakarta Timur, Senin (31/7/2023).

Ditanya mengenai perwira tinggi TNI yang menduduki jabatan sipil agar ke depan tidak terjadi konflik hukum seperti kasus kabasarnas, Presden Jokowi menyatakan bahwa semuanya akan dievaluasi.

Presiden menegaskan evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh di kementerian dan lembaga terutama di jabatan-jabatan strategis sehingga tidak ada lagi penyelewengan anggaran.

“Semuanya (dievaluasi) karena kita tidak mau lagi di tempat-tempat yang sangat penting terjadi penyelewengan, terjadi korupsi,” kata Jokowi.

Sebelumnya, KPK mengungkap dugaan kasus suap di tubuh Basarnas. KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus ini, yakni Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati, Mulsunadi Gunawan; Direktur Utama PT Intertekno Grafika Sejati, Marilya; Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama, Roni Aidil; Kabasarnas RI, Marsma TNI Henri Alfiandi; serta Koordinator Staf Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas RI, Letkol TNI Afri Budi Cahyanto.

Mulsunadi, Marilya, serta Roni diduga merupakan pihak pemberi suap. Sedangkan Henri serta Afri merupakan anggota TNI yang diduga menerima suap.

Pada kesempatan sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan, dirinya menghormati proses hukum yang ada terhadap OTT korupsi. "Kalau memang ada yang melompati sistem dan mengambil sesuatu dari situ (proyek), ya kalau terkena OTT, ya hormati proses hukum yang ada," ungkap Jokowi, di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Kamis (27/7/2023).

Namun, Puspom TNI keberatan terhadap penetapan dua personel TNI sebagai tersangka. Kedua personel dimaksud adalah Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI (Pur) Henri Alfiandi (HA) dan Koorsmin Basarnas Letkol Adm Afri Budi Cahyono (ABC).

Dalam sebuah jumpa pers, Jumat (28/7/2023), Danpuspom TNI Marsda R Agung Handoko mengungkapkan, anggota TNI yang melanggar aturan harus diproses hukum berdasarkan aturan militer termasuk penetapan tersangka jika terlibat dalam kasus pidana. "Kami punya ketentuan sendiri punya aturan sendiri,” katanya.

Disebutkan pula KPK tidak melakukan koordinasi dengan pihak TNI saat penangkapan dua personel perwira TNI tersebut.

Pada Jumat (28/7/2023) sore, rombongan petinggi TNI menyambangi Gedung KPK. Setelah itu Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyampaikan permohonan maaf kepada Panglima TNI Laksamana Yudo Margono atas kesalahan prosedur dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Henri Alfiandi dan Koorsmin Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto. Johanis mengakui penyidik KPK keliru dan khilaf atas OTT tersebut.

Permintaan maaf KPK itu kontan membuat Brigjen Asep Guntur mengundurkan diri karena dialah Direktur Penyidikan sekaligus Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK.

Sehari kemudian Ketua KPK Firly Bahuri menyatakan bahwa dalam proses gelar perkara pada OTT ini, KPK telah melibatkan POM TNI sejak awal guna mengikuti gelar perkara sampai dengan penetapan status perkara dan status hukum para pihak terkait.

Baca Juga