Sri Mulyani: APBN Semester I 2023 Surplus Rp 152,3 Triliun
Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada semester I 2023 mengalami surplus Rp 152,3 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan selama semester I 2023 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tercatat surplus Rp 152,3 Triliun. Dari surplus tersebut keseimbangan primer tercatat surplus sebesar Rp 368,2 triliun selama semester I 2023.
"APBN 2023 semester I surplus Rp 152,3 triliun, keseimbangan Primer surplus Rp 368,2 triliun. Ini hasil positif yang sangat baik,” seperti dikutip dari akun instagram Menkeu Sri Mulyani @smindrawati, Selasa (4/7/2023).
Sri Mulyani menjelaskan, realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.407,9 triliun (57,2% dari target) tumbuh 5,4% yoy. Berdasarkan jumlah tersebut, realisasi penerimaan Pajak mencapai Rp 970,2 triliun (56,5% target) tumbuh 9,9% yoy.
"Kinerja penerimaan pajak ditopang oleh Pajak Penghasilan (PPh) Badan atau tumbuh 26,2% yoy. Sedangkan PPN dalam negeri tumbuh 19,5% yoy artinya ekonomi kita masih tumbuh cukup baik,” jelas Sri Mulyani.
Adapun realisasi penerimaan bea cukai sebesar 135,4 triliun pada semester I 2023. Realisasi bea cukai menunjukan terjadinya kontraksi 18,8%, Sementara itu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp302,1 triliun (68,5%) atau tumbuh 5,5% yoy.
"PNBP terutama berasal dari komoditas non migas tumbuh 94,7% yoy, dan dividen BUMN yang tumbuh 19,4% yoy. Pelemahan harga komoditas tetap diwaspadai,” kata Sri Mulyani.
Saksikan live streaming program-program BTV di sini
Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp 1.254,7 triliun (41,0%), tumbuh 0,9% pada semester I 2023. Jumlah tersebut, realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp 891,6 triliun tumbuh 1,6% secara yoy.
Pemerintah membelanjakan Rp 492 Triliun (55,2%) dinikmati langsung masyarakat dalam bentuk Bansos-Subsidi listrik, BBM, LPG 3 kg dan pupuk, beasiswa anak-anak tak mampu, premi BPJS kesehatan bagi masyarakat miskin.
"Selain itu belanja prioritas nasional termasuk persiapan Pemilu, belanja alutsista, pembangunan infrastruktur dan IKN,” imbuh Sri Mulyani.
Pemerintah juga menjalankan transfer ke daerah untuk mendukung pemerintah daerah dalam pelayanan masyarakat (pendidikan dan kesehatan), pembangunan empat Daerah Otonom Baru (DOB) Papua. APBN juga memberikan insentif fiskal untuk 62 daerah tertinggal dan penurunan inflasi daerah.
"Serta upaya memberantas kemiskinan ekstrim dengan dana desa difokuskan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem dan perbaikan tata kelola di desa,” pungkas Sri Mulyani.
Saksikan live streaming program-program BTV di sini
Tidak ada komentar:
Posting Komentar