Sri Mulyani Happy, Pendapatan Negara Tumbuh 5,4% di Semester I 2023 By BeritaSatu

 

Sri Mulyani Happy, Pendapatan Negara Tumbuh 5,4% di Semester I 2023

By BeritaSatu.com

beritasatu.com

June 19, 2023

Sri Mulyani.

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mencatat realisasi pendapatan negara mencapai Rp 1.407,9 triliun atau 57,2% dari target APBN, pada semester I 2023.

Pencapaian tersebut, menunjukan kenaikan 5,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2022 atau secara year on year (yoy). Adapun penerimaan negara terbagi dalam pajak, bea dan cukai serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"APBN 2023 terus bekerja keras melindungi rakyat dan ekonomi. APBN juga makin sehat dan sustainable. Itu prestasi yang tidak mudah pada saat banyak negara mengalami krisis ekonomi dan kesulitan Keuangan Negara/utang” ucap Sri Mulyani Indrawati dalam akun instagram resmi @smindrawati, Selasa (4/7/2023).

Menurut Sri Mulyani, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 970,2 triliun atau 56,5% target. Penerimaan pajak tumbuh 9,9% secara yoy utamanya ditopang PPh Badan (tumbuh 26,2% yoy) dan PPN Dalam Negeri (tumbuh 19,5% yoy).

"Ekonomi kita, tercatat masih tumbuh cukup baik,” imbuh Sri Mulyani.

Sementara itu, realisasi penerimaan bea cukai sebesar 135,4 triliun atau mengalami kontraksi 18,8% pada semester I 2023. Sedangkan realisasi PNBP sebesar Rp 302,1 triliun pada semester I 2023.

“PNPB tumbuh 5,5% yoy terutama berasal dari komoditas non migas tumbuh 94,7% yoy, dan dividen BUMN yang tumbuh 19,4% yoy. Pelemahan harga komoditas diwaspadai,” kata Sri Mulyani.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sementara, belanja negara mencapai Rp 1.254,7 triliun (41,0%), tumbuh 0,9% pada semester I 2023. Dari jumlah tersebut realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 891,6 triliun tumbuh 1,6% dari periode yang sama tahun 2022.

BACA JUGA

"Sebanyak Rp 492 triliun atau sekitar 55,2% dinikmati langsung masyarakat dalam bentuk bantuan sosial, subsidi listrik, BBM, LPG 3 kg dan pupuk, beasiswa anak-anak tak mampu, premi BPJS kesehatan bagi masyarakat miskin. Selain itu belanja prioritas nasional termasuk persiapan Pemilu, belanja alutsista, pembangunan infrastruktur dan IKN,” kata Sri Muyani.

Menkeu mengatakan pemerintah juga menjalankan transfer ke daerah untuk mendukung pemerintah daerah dalam pelayanan masyarakat khususnya yang terkait pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan empat Daerah Otonom Baru (DOB) Papua. APBN juga memberikan insentif fiskal untuk 62 daerah tertinggal dan penurunan inflasi daerah.

"Serta upaya memberantas kemiskinan ekstrim dengan dana desa difokuskan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem dan perbaikan tata kelola di desa,” pungkas Sri Mulyani.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini