Anggaran Kompensasi dan Subsidi Energi Menyusut 6,3 Persen By BeritaSatu

 

Anggaran Kompensasi dan Subsidi Energi Menyusut 6,3 Persen

By BeritaSatu.com

beritasatu.com

July 31, 2023

Menteri Keuangan Sri Mulyani

Jakarta, Beritasatu.com - Alokasi anggaran kompensasi dan subsidi energi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 ditetapkan sebesar Rp 329,9 triliun. Angka ini lebih rendah 6,3% dari outlook 2023 sebesar Rp 352,2 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati memaparkan, harga minyak mentah (crude) pada 2024 diasumsikan di level US$ 80 per barel. Sedangkan nilai tukar rupiah dalam asumsi dasar ekonomi makro pada 2024 Rp 15.000 per dolar Amerika Serikat (AS).

BACA JUGA

“dengan volume yang kami harap dari Pertamina untuk lebih targeted dan PLN untuk tetap bisa juga mengendalikan, kami perkirakan total subsidi energi Rp 329,9 triliun (di RAPBN 2024, Red),” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024, di Gedung Direktorat Jenderal Pajak, Rabu (16/8/2023).

Sri Mulyani menjelaskan, jumlah tersebut, antara lain untuk subsidi tetap solar Rp 1.000 per liter, subsidi selisih harga LPG 8,03 juta metrik ton dengan subsidi Rp 8.943 per kg dan harga jual Rp 4.250 per kg. Selanjutnya subsidi listrik bagi rumah tangga untuk 450 volt ampere (VA) dan 900 VA bagi masyarakat yang yang masuk data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Sementara itu untuk subsidi non-energi ditetapkan sebesar Rp 114,3 triliun. Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk subsidi pupuk sebagai implementasi bantuan langsung pupuk ke petani secara bertahap, subsidi public service obligation (PSO) untuk mendukung peningkatan pelayanan umum, serta subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) dengan target 12 juta debitur.

Perlindungan Sosial
Di sisi lain, program perlindungan sosial (perlinsos) tetap menjadi fokus pemerintah pada 2024. Dalam RAPBN 2024, anggaran perlinsos dialokasikan pemerintah sebesar Rp 493,5 triliun. Angka ini naik 12,4% dibandingkan outlook 2023 sebesar Rp 439,1 triliun.

Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, anggaran perlindungan sosial akan diarahkan untuk mempercepat penurunan tingkat kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem, membangun sumber daya manusia (SDM) dalam jangka panjang, dan meningkatkan kesejahteraan.

BACA JUGA

Kebijakan tersebut dilakukan, antara lain melalui perbaikan data targeting program perlindungan sosial melalui registrasi sosial ekonomi, penguatan program pemberdayaan, serta penguatan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif.

"Nilainya hampir setara pada saat terjadi pandemi yang sangat dahsyat, Rp 498 triliun (anggaran di 2020). Jadi ini untuk perlindungan sosial," paparnya.

Sri Mulyani menyampaikan, pada awal pandemi Covid-19 tahun 2020, masyarakat tidak bisa beraktivitas normal. Karenanya, saat itu pemerintah memutuskan untuk menaikkan anggaran perlindungan sosial dari Rp 308,4 triliun pada 2019 menjadi Rp 498 triliun.

"Tahun depan (2024, Red), perlinsos kita tingkatkan 12,4% mendekati tahun pada saat awal terjadinya pandemi. Ini komitmen pemerintah untuk menurunkan kemiskinan ekstrem dan untuk mendukung terutama kelompok yang berpendapatan 40% terbawah," kata Sri Mulyani.