Cegah Laporan Keuangan Dipoles, Erick Thohir Perketat Aturan Bonus Direksi BUMN
:extract_focal()/https%3A%2F%2Fimg2.beritasatu.com%2Fcache%2Fberitasatu%2F960x620-3%2F2023%2F06%2F1687616828-2880x1687.webp)
Jakarta, Beritasatu.com - Menteri BUMN, Erick Thohir telah memperketat aturan penerimaan insentif atau bonus bagi jajaran direksi perusahaan milik negara. Langkah ini diambil untuk menghindari upaya oknum yang mencoba memoles buku laporan keuangan perusahaan agar mendapat bonus atau insentif.
Dalam aturan yang baru, bonus tahunan pejabat BUMN hanya dapat dicairkan sebagian, sementara sisanya akan ditahan atau dibayarkan dalam periode tertentu yang ditetapkan.
"Saya mendorong yang namanya perbaikan sistem penggajian dan bonus. Kan saya sudah bilang, sistem pemberian bonus sekarang di BUMN, tidak lagi perusahaannya bagus langsung dapat bonus tahun itu. Laporannya bagus, jangan-jangan bukunya dibedakin," kata Erick Thohir, di Jakarta, Selasa (1/8/2023).
Menurut Erick, aturan ini dibuat agar direski BUMN dapat bertanggung jawab terhadap laporan keuangan yang dibuatnya sebelum nantinya posisi mereka digantikan oleh yang lain.
"Reward punishment harus terjadi. Para direksi yang menjabat, saya ingin ada kontinuitas keputusan, tidak karena dia menjabat hari ini, lima tahun lagi jadi masalah. Saya terus mendorong proses hukum di BUMN, kalau ada direksinya yang korup, ya ditindak. Saya tidak ingin jumawa dengan dividen yang diberikan ke negara terbesar sepanjang sejarah Rp 80,2 T, lantas pimpinannya dapat bonus," tegasnya.
Erick Thohir saat ini juga tengah menggodok formula pemberian bonus tahunan.
"Sekarang saya sedang mendorong melalui Pk Sesmen dan Pak Wamen (BUMN, Red), untuk membedakan bonus perusahaan yang untung dan bagi dividen," kata Erick.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar