DPD Usul Amendemen UUD: MPR Lembaga Tertinggi, Bisa Pilih Presiden By CNN Indonesia

 

DPD Usul Amendemen UUD: MPR Lembaga Tertinggi, Bisa Pilih Presiden

By CNN Indonesia

cnnindonesia.com

Ketua DPD La Nyalla Mattalitti mengatakan pihaknya telah mengusulkan lima poin proposal kenegaraan untuk melakukan amendemen UUD 1945.

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Nyalla Mattalitti mengatakan pihaknya telah mengusulkan lima poin proposal kenegaraan untuk melakukan amendemen UUD 1945.

"Melalui keputusan Sidang Paripurna tanggal 14 Juli 2023 yang lalu, telah memutuskan mengambil sebuah inisiatif kenegaraan untuk menawarkan kepada seluruh stakeholder bangsa dan negara ini, agar kita kembali menjalankan dan menerapkan sistem bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa, yang disempurnakan dan diperkuat," kata La Nyalla dalam keterangan kepada CNNIndonesia.com, Jumat (11/8).

La Nyalla menjelaskan poin pertama proposal kenegaraan dari DPD ini ingin mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Nantinya, kata La Nyalla, MPR akan menampung semua elemen bangsa yang menjadi penjelmaan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Kemudian, La Nyalla mengatakan MPR nantinya memiliki kewenangan menetapkan TAP MPR sebagai produk hukum dan menyusun haluan negara sebagai panduan kerja presiden.

"MPR yang memilih dan melantik Presiden. Serta MPR yang mengevaluasi kinerja Presiden di akhir masa jabatan," kata La Nyalla.

Proposal Kedua, lanjutnya, MPR buka peluang ada anggota DPR berasal dari peserta pemilu unsur perseorangan atau nonpartisan. Selama ini anggota DPR berasal dari anggota partai politik.

La Nyalla menilai tidak adil bila proses pembuatan UU diserahkan kepada anggota DPR dari unsur anggota parpol. Ia menilai anggota parpol mewakili kepentingan partai dan tunduk kepada arahan Ketua Umum Partai.

"Sehingga anggota DPD RI, yang dipilih melalui pemilu legislatif, berada di kamar DPR RI sebagai anggota DPR dari unsur perseorangan," kata La Nyalla.

Kemudian proposal ketiga, La Nyalla mengusulkan utusan daerah dan utusan golongan diisi melalui mekanisme bottom-up. Komposisi utusan daerah, lanjutnya, mengacu kepada kesejarahan wilayah serta suku dan penduduk asli Nusantara.

"Sementara utusan golongan bersumber dari organisasi sosial masyarakat dan organisasi profesi yang memiliki kesejarahan dan bobot kontribusi bagi pemajuan ideologi, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan dan agama," kata dia.

Lalu proposal keempat, La Nyalla mengusulkan utusan daerah dan utusan golongan memberikan review dan pendapat terhadap materi RUU. Kondisi ini diharapkan membentuk partisipasi publik yang utuh.

"Proposal kelima, menempatkan secara tepat tugas, peran dan fungsi lembaga negara yang sudah dibentuk di era reformasi, seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial," kata dia.

Lebih lanjut, La Nyalla mengklaim perubahan UUD 1945 pada 1999 hingga 2002 menghasilkan konstitusi yang telah meninggalkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi. Baginya, sudah sepatutnya mengembalikan sistem bernegara seperti termaktub di dalam UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945.

"Penyempurnaan dan penguatan tersebut perlu dilakukan ikhtiar untuk mencegah terulangnya praktik yang salah di masa lalu," kata dia.

Terpisah, anggota DPD dari Papua Barat Filep Wamafma mengatakan DPD mengusulkan amendemen UUD 1945 lebih pada penguatan peran dan fungsi DPD.

Ia mengatakan usulan terkait kewenangan MPR dalam rencana amendemen UUD 1945 masih dalam kajian DPD.

"Masih dalam kajian DPD RI serta bagian dari sejumlah aspirasi yang disampaikan ke DPD RI," kata Filep.

Sebelumnya proses amendemen UUD 1945 mengemuka lagi baru-baru ini. Salah satunya ada usulan amendemen untuk mengatur penundaan pemilu jika terjadi situasi darurat.

Namun, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan pembahasan amandemen akan dilakukan setelah Pemilu 2024. Pasalnya, supaya MPR tak dicurigai mendukung isu penundaan pemilu.

"Untuk sementara kesepakatan adalah kita bahas nanti setelah pemilu," kata Bamsoet di Istana Negara, Jakarta, beberapa waktu lalu.

(rzr/pmg)

Baca Juga