Jokowi Bilang Pembebasan Lahan Sodetan Ciliwung Diurus Pemprov DKI, Anak Buah Heru Budi Membantah
Reporter
Senin, 31 Juli 2023 14:20 WIB
Bagikan
TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Ika Agustin mengatakan pembebasan lahan proyek Sodetan Ciliwung adalah tanggung jawabnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), bukan Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta. Menurut dia, proses pembebasan lahan berlangsung sejak 2019 hingga 2021.
“Pembebasan lahannya pun itu di Kementerian PUPR. Beda sama yang normalisasi Ciliwung,” kata dia di kawasan Sodetan Ciliwung, Jakarta Timur, Senin, 31 Juli 2023.
Baca Juga:
Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan Sodetan Ciliwung hari ini. Proyek penanggulangan banjir Jakarta itu terbengkalai hampir 11 tahun. Menurut Jokowi, pembebasan lahan mandek karena Pemprov DKI tak kunjung menyelesaikan urusan pembebasan lahan, sehingga aktivitas pengeboran terhenti.
Ika menjelaskan, dalam proyek sodetan ini, tugas Pemprov DKI hanyalah menerbitkan penetapan lokasi atau penlok. Sementara pembebasan lahan dan pengerjaan fisik sodetan, lanjut dia, menjadi wewenangnya Kementerian PUPR.
“Kalau di normalisasi Ciliwung, pembebasan lahannya Pemprov DKI, fisiknya Kementerian (PUPR). Kalau di Sodetan Ciliwung, DKI cuma koordinasi, penetapan lokasi,” ucap dia.
Baca Juga:
Menurut Ika, pembebasan lahan dilakukan secara menyeluruh dan paralel. “Kalau pembebasan itu kan misalnya gini, satu bantaran kan enggak bisa cuma satu-satu, itu kan langsung menyeluruh, semuanya paralel,” ujar anak buah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono itu.
Sebelumnya, Pemprov DKI pernah menggelar bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta pada Selasa, 25 Oktober 2022. Rapat yang dipimpin Heru Budi itu membahas akselerasi normalisasi Ciliwung dan permasalahan tanah lain yang diadukan warga.
Sekretaris Daerah DKI saat itu, Marullah Matali, menyampaikan salah satu isu yang dibahas dalam rapat tersebut, yakni penlok proyek Sodetan Ciliwung. Marullah meminta Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian PUPR untuk memohonkan perpanjangan penlok. Perpanjangan ini harus dilakukan karena Keputusan Gubernur Anies Baswedan yang mengatur penlok Sodetan Ciliwung telah kedaluwarsa.
Penetapan penlok outlet (pintu keluar) Sodetan Kali Ciliwung-KBT termaktub dalam Keputusan Gubernur Jakarta Nomor 224 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Outlet Sudetan Kali Ciliwung Menuju Kanal Banjir Timur di Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur.
Dalam poin ketiga Kepgub ini tertera bahwa penetapan lokasi pembangunan outlet berlaku selama dua tahun yang dapat diperpanjang satu tahun. Pemerintah DKI hanya dapat memperpanjang satu kali. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meneken Kepgub ini pada 13 Februari 2019.
LAPORAN UTAMA
Rekomendasi Artikel
Profil Ayah Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto
1 detik lalu
Capres Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dari latar belakang berbeda. berikut ayah ketiga capres pada Pemilu 2024 ini.
Koalisi Minta Pemerintah Evaluasi TNI di Instansi Sipil Buntut Kasus Kabasarnas, Jokowi: Semuanya akan Dievaluasi
18 menit lalu
Jokowi sebut akan evaluasi keberadaan TNI aktif di instansi sipil buntut kasus korupsi Basarnas. Sebelumnya, Koalisi Sipil memintanya.
PKS Kontra Plt Wali Kota Bekasi soal Stadion Patriot Gagal Dipakai Anies
33 menit lalu
Plt Wali Kota Bekasi menghormati PKS yang bakal menempuh jalur hukum atas pencabutan izin pakai Stadion Patriot untuk acara Anies Baswedan.
Jokowi Instruksikan Menteri ESDM untuk Evaluasi Biaya Produksi Gas Bumi, Ini Sebabnya
1 jam lalu
Presiden Jokowi menginstruksikan Menteri ESDM Arifin Tasrif agar mengevaluasi biaya-biaya produksi gas bumi. Apa sebabnya?
Ternyata Ini Dasar Laporan Relawan Jokowi Ajukan Rocky Gerung ke Bareskrim
1 jam lalu
Sejumlah relawan Jokowi melaporkan Rocky Gerung ke Bareskrim. Ini yang jadi dasar laporan relawan Jokowi.
Alasan Bareskrim Tolak Laporan Relawan Jokowi soal Dugaan Rocky Gerung Hina Presiden
1 jam lalu
Bareskrim Polri menolak laporan relawan Jokowi atas Rocky Gerung yang dianggap melakukan penghinaan presiden. Apa alasannya?
Top 3 Metro: DKI Klarifikasi Jokowi Soal Pembebasan Lahan Sodetan Ciliwung, Dinas Bina Marga Diminta Tertibkan Kabel Optik Menjuntai
2 jam lalu
Jokowi mengatakan Sodetan Ciliwung mandek hampir 11 tahun karena Pemprov DKI tak kunjung menyelesaikan urusan pembebasan lahan.
Top Nasional: Bareskrim Tolak Laporan terhadap Rocky Gerung, Presiden Evaluasi Perwira TNI yang duduki Jabatan Sipil
2 jam lalu
Bareskrim Polri menolak laporan yang dilayangkan oleh sejumlah relawan Joko Widodo atau Jokowi terhadap Rocky Gerung atas dugaan penghinaan Presiden.
Sri Mulyani Gelontorkan Rp 8 Triliun untuk Tambahan Bansos Beras Oktober-Desember
3 jam lalu
Tambahan batuan itu, kata Sri Mulyani, akan diberikan dalam bentuk 10 kilogram beras per bulan kepada setiap keluarga miskin.
Gaduh Pembatalan Acara Anies, Plt Wali Kota Bekasi Tak Tahu Stadion Harus Steril 48 Jam Sebelum Pertandingan
5 jam lalu
PKS yang kecewa berat atas keputusan Plt Wali Kota Bekasi cabut izin pakai stadion untuk acara Anies itu berencana menempuh jalur hukum.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar