Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bakal mendalami fakta persidangan yang menyebut Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menitipkan nama kontraktor terkait proyek jalur kereta di sejumlah daerah.

"Tentu kami pastikan akan dalami lebih lanjut fakta sidang tersebut oleh Tim Jaksa KPK maupun pada proses penyidikan yang saat ini masih terus kami selesaikan," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri dikutip dari Antara.

Sebelumnya, Menhub Budi Karya telah diperiksa penyidik KPK sebagai saksi kasus dugaan suap proyek di DJKA Rabu (26/7/2023) lalu. Ali menerangkan saat ini tim penyidik KPK masih menganalisis keterangan Budi Karya saat yang bersangkutan diperiksa lembaga antirasuah sebagai saksi kasus dugaan korupsi di DJKA.

Baca juga Geger Perintah Trump Hajar Kartel Narkoba Pakai Kekuatan Militer - detik

"Sejauh ini yang bersangkutan sudah diperiksa sebagai saksi oleh tim penyidik KPK beberapa waktu lalu. Kami selanjutnya masih analisis hasil pemeriksaan dimaksud," ujarnya.

Dugaan terkait kontraktor titipan Menhub Budi Karya sebelumnya diungkapkan Direktur Prasarana Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub Harno Trimadi yang bersaksi dalam sidang dugaan suap pejabat DJKA di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah, Kamis (3/8/2023).

Harno Trimadi menyebut arahan mengenai kontraktor titipan disampaikan langsung oleh Menhub Budi Karya.

Baca juga India Klaim Tembak Jatuh 6 Pesawat Pakistan, Puji Kecanggihan Sistem Rudal S-400 Rusia - SINDOnews

Harno menyebut terdapat kontraktor titipan untuk proyek peningkatan jalur KA Lampegan-Cianjur yang terbagi dalam empat paket.

"Disampaikan sudah ada yang dipastikan ikut di dua paket, yakni anggota DPR dan Pak Wahyu," kata Harno dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang.

Kontraktor lain yang diduga menjadi titipan Menhub, kata dia, seorang pengusaha bernama Billy Haryanto alias Billy Beras yang ikut dalam lelang paket pekerjaan jalur ganda KA elevated Solo Balapan-Kadipiro.

Satu nama kontraktor lain yang disebut Harno, yakni Ibnu yang diduga sebagai teman dekat Menhub Budi Karya.

Harno juga menyebut adanya jatah pekerjaan infrastruktur perkeretaapian untuk anggota DPR dari Komisi V yang merupakan mitra Kementerian Perhubungan.

Selain itu, ia menyebut adanya titipan kontraktor dari Dirjen Perkeretaapian