Kesaksian Warga Rempang Tak Dapat Ganti Rugi: 16 Kampung Tolak Digusur
Jumat, 08 Sep 2023 13:47 WIB
Bentrok antara aparat gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP dengan warga Rempang, Kota Batam, Kamis (7/9/2023). (Foto: Arsip Istimewa)
Jakarta, CNN Indonesia --
Tokoh masyarakat di Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Khazaini KS mengatakan tak ada ganti rugi dari Badan Pengusahaan (BP) Batam kepada warga yang terancam digusur untuk pengembangan proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City.
Pernyataan ganti rugi itu sebelumnya disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit. Menurut Khazaini, pernyataan Listyo itu hanya bersumber dari informasi sepihak, yakni BP Batam.
"Kapolri, jangan menerima informasi satu pihak dari BP Batam. Tidak benar kalau ada sosialisasi dan pemberian ganti rugi," kata Khazaini kepada CNNIndonesia.com, Jumat (8/9).
Khazaini menyampaikan hingga saat ini masih ada 16 kampung yang menolak relokasi. Sebab, kata dia, kampung itu sudah berdiri sejak 1834.
"Dari hasil asesmen lapangan kita. Mayoritas masyarakat 16 kampung tua menolak relokasi, karena kampung sudah eksis dari 1834," ujarnya.
Dia pun meminta Kapolri untuk membuka data terkait ganti rugi yang diklaim diberikan kepada warga. Dia juga menyebut selama ini tidak ada sosialisasi terkait hal itu.
"Kalau ada sosialisasi dan ganti rugi, Kapolri minta data lengkap dari BP Batam dan Kapolda," ucapnya.
Dia mengatakan Kapolri seharusnya meminta maaf karena pasukannya telah melakukan tindakan represif terhadap warga yang menolak relokasi.
"Kapolri seharusnya minta maaf karena menyiarkan berita yang tidak jelas sumbernya dan segera menarik pasukan dari Rempang," tutur Khazaini.
Aparat gabungan TNI-Polri bentrok dengan warga yang menolak direlokasi untuk pengembangan proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City di Pulau Rempang, Batam, Kamis (7/9).
Gas air mata yang ditembakkan polisi saat bentrok dengan warga Rempang, Batam, masuk ke lingkungan sekolah. Belasan anak sekolah terkena gas air mata, Kamis (7/9/2023). (Foto: Arsip Istimewa)
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) lewat akun Twitternya mengatakan bentrok itu bermula ketika warga menolak pemasangan patok sebagai langkah merelokasi.
Menurut YLBHI, aparat TNI-Polri memaksa masuk ke wilayah warga. Informasi tersebut telah dikonfirmasi Ketua YLBHI Muhammad Isnur.
"Aparat gabungan dari beragam kesatuan dengan mengendarai 60 armada kendaraan sedang berupaya masuk ke Pulau Rempang, Kota Batam Provinsi Riau," tulis YLBHI.
"Kegiatan ini jelas mendapat penolakan dari mayoritas penduduk 16 kampung Melayu Tua karena tujuan pemasangan patok ini merupakan rangkaian kegiatan yang hendak memindahkan warga dari kampungnya," lanjutnya.
Belasan anak sekolah juga terkena gas air mata. Kantor Berita Antara melaporkan beberapa siswa sekolah dibawa ke rumah sakit akibat terkena gas air mata yang terbawa angin. Lokasi anak-anak itu tidak jauh dari titik keributan.
"Ada belasan siswa yang saya tahu dibawa oleh ambulans ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Gas air mata itu tadi terbawa angin, karena ribut dekat dari sekolah kami," ujar Kepala Sekolah SMP Negeri 22 Muhammad Nazib.
Masyarakat pendukung Rempang Eco City
Di lain pihak, seorang warga yang disebut sebagai tokoh masyarakat Melayu di Kepulauan Riau (Kepri), Huzrin Hood, mendukung pengembangan Kawasan Rempang sebagai daerah pertumbuhan ekonomi berkonsep Green and Sustainable City atau kota hijau dan berkelanjutan.
"Pada prinsipnya, masyarakat mendukung program pemerintah itu secara utuh. Mudah-mudahan ini bisa berjalan baik," ujar Huzrin saat menghadiri dialog Pengembangan Rempang oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam di Batam Kepulauan Riau, dikutip Antara, Rabu (6/9).
Tokoh masyarakat Melayu lainnya, Panglima Lang Laut Kepri Suherman mengklaim masyarakat mendukung pengembangan Kawasan Rempang. Dia berharap pemerintah dapat memikirkan nasib masyarakat, termasuk pemenuhan hak-hak warga yang telah turun temurun hidup di kawasan tersebut.
"Saya juga usul agar pemerintah dan PT MEG juga harus menyiapkan koperasi untuk masyarakat," kata dia.
Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam Sudirman Saad menjelaskan pengembangan Kawasan Rempang ini akan meningkatkan iklim investasi dan potensi ekonomi Indonesia.
Dia mengatakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Investasi telah mengambil keputusan agar Rempang dijadikan sebagai fasilitas hilirisasi pasir kuarsa atau pasir silika terbesar di Indonesia.
"Produk dari hilirisasi itu adalah dengan memproduksi energi terbarukan yaitu solar panel yang digunakan untuk menghasilkan listrik dari matahari. Artinya, ada transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan. Ini terbesar di Indonesia," jelasnya.
Dengan nilai investasi sebesar Rp174 triliun oleh PT Xinyi Internasional Investment Limited, Sudirman yakin proyek yang menjadi program strategis nasional tersebut mampu menyerap puluhan ribu tenaga kerja dari masyarakat setempat.
"Ini bakal menjadi kampung nelayan marime city atau kota laut yang maju di Indonesia," kata dia.
Baca halaman berikutnya: BP Batam sediakan lahan relokasi
BP Batam Sediakan Lahan Relokasi Warga Rempang
Komentar
Posting Komentar