Komisi II DPR Rapat Bersama KPU Bahas Rencana Majukan Waktu Pendaftaran Capres-Cawapres di Pilpres 2024 | Garuda News 24

 

Komisi II DPR Rapat Bersama KPU Bahas Rencana Majukan Waktu Pendaftaran Capres-Cawapres di Pilpres 2024 | Garuda News 24

Komisi II DPR Rapat Bersama KPU Bahas Rencana Majukan Waktu Pendaftaran Capres-Cawapres di Pilpres 2024

– Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pihaknya akan memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk membahas usulan terkait memajukan waktu pendaftaran capres dan cawapres pada Pemilu 2024. Ia mengaku, pihaknya akan segera mencari waktu untuk membahas draf Peraturan KPU (PKPU) yang mengusulkan pendaftaran capres-cawapres menjadi 10 hingga 16 Oktober 2023.

“Ya tentu sebelum jadi PKPU akan dikonsultasikan dengan Komisi II dulu,” kata Doli kepada wartawan, Kamis (7/8).

Menurut Doli, KPU bukan memajukan waktu pendaftaran capres dan cawapres, melainkan hanya menyesuaikan dengan aturan yang ada di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Perppu Pemilu.

“Itu konsekuensi dari Perppu tentang Pemilu yang sudah diterbitkan beberapa waktu lalu. Sebenarnya (pendaftaran) tidak dimajukan,” ucap Doli.

Baca Juga: KPU Wajibkan Peserta Pemilu Buat Laporan Sumber Dana Kampanye

Jadwal pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) ke KPU RI direncanakan maju dari rencana awal. Hal itu tertuang dalam draf rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Semula, dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024, pendaftaran pasangan capres-cawapres dibuka 19 Oktober. Namun, dalam rancangan PKPU terbaru, KPU mengubahnya menjadi 10 Oktober atau maju 9 hari. Apabila rancangan PKPU itu disahkan, maka pendaftaran pasangan capres-cawapres tinggal sebulan lagi dari sekarang.

Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan, rencana mempercepat jadwal pendaftaran capres-cawapres itu lantaran ada perubahan ketentuan dalam Pasal 276 ayat 1 UU tentang Pemilu setelah keluarnya perppu. Regulasi itu menjelaskan, KPU sudah harus menetapkan pasangan capres-cawapres 15 hari sebelum masa kampanye.

Baca Juga: Komisi II DPR Minta Proses Seleksi Komisioner Bawaslu Diperbaiki

’’Nah, dalam hal ini (kalau dihitung) jatuh pada 13 November 2023 (penetapan capres),’’ ucap Idham, Rabu (6/9).

Idham melanjutkan, jika merujuk pada lampiran satu PKPU 3/2022, kampanye Pemilu 2024 akan dimulai 28 November 2023. Selain jadwal pendaftaran capres-cawapres, draf PKPU tersebut juga mengatur perubahan syarat pasangan capres-cawapres bagi yang berstatus menteri.

Pada draf PKPU terbaru, menteri tidak wajib mundur saat mencalonkan diri. Namun, yang bersangkutan cukup mengajukan izin kepada presiden. Perubahan itu sebagai konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

– Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo terus mendapatkan dukungan untuk Pilpres 2024. Kali ini, giliran para pengusaha Kota Semarang memberikan dukungannya ke Ganjar. Dukungan tersebut disampaikan saat acara Farewell Meet Up with Ganjar Pranowo, yang digelar di 5th Avenue Building Syailendra, Kota Semarang pada Kamis (7/9). Acara tersebut dipandu oleh host sekaligus komedian kondang Cak Lontong dan Akbar.

Giono, salah satu pengusaha Kota Semarang sekaligus perwakilan ratusan pengusaha yang hadir, membacakan langsung dukungan tersebut ke Ganjar Pranowo. “Acara ini merupakan bentuk dukungan para pengusaha Kota Semarang kepada Bapak Ganjar Pranowo sebagai Bakal Calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024,” ujar Giono.

Selain memberikan dukungan, dalam acara tersebut para pengusaha juga mengadakan diskusi santai dengan Ganjar terkait kondisi perekonomian dan dunia usaha saat ini. Mereka juga menyampaikan terima kasih atas dua periode atau sepuluh tahun kepemimpinan Ganjar di Jawa Tengah yang telah memberikan banyak kemajuan, tak terkecuali untuk dunia industrial.

Selama kepemimpinannya, Ganjar dinilai berhasil menciptakan stabilitas ekonomi dan iklim usaha yang kondusif di Jawa Tengah, serta membawa dampak positif untuk seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan perekonomian.

Baca Juga: PPP Ungkap Bakal Ada Parpol Merapat Dukung Ganjar Pranowo, Demokrat?

Ditemui usai acara, Ganjar pun turut menghaturkan terima kasih kepada para pengusaha yang telah bekerja sama selama menjadi Gubernur Jawa Tengah. Ganjar menyebutkan, kolaborasi pemerintah, pengusaha dan seluruh stake holder sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.

“Saya sampaikan terima kasih kepada mereka karena dari kawan-kawan pengusaha ini, ekonomi Jawa Tengah juga tumbuh. Dari mereka tercipta banyak lapangan kerja, dari mereka juga kita sama-sama bisa menciptakan kondusifitas dan iklim ekonomi yang bagus,” kata Ganjar.

Pria berambut putih itu menyampaikan kepada para pengusaha untuk terus menciptakan iklim perekonomian yang stabil dan kondusif. Selain itu, Ganjar juga menekankan ihwal kemudahan izin usaha serta tegas terhadap penegakan hukum yang adil kepada para pengusaha dengan memerangi pungli usaha seperti yang telah sukses dijalankannya saat memimpin Jawa Tengah.

“Tadi masukannya sih menurut saya cukup bagus. Kita kembangkan UMKM, terus kemudian kemudahan izin, terus kemudian bagaimana penegakan hukum yang fair. Menurut saya itu masukan-masukan yang penting,” ucap Ganjar.

Baca Juga: Tegaskan Tak Bakal Bentuk Koalisi Baru, PPP Justru Ajak Demokrat Dukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

Sebagai informasi, Ganjar mampu membawa perekonomian Jawa Tengah tumbuh di atas ekonomi nasional. Di periode kedua kepemimpinannya, PDB Jawa Tengah tahun 2018 tumbuh 5,3 persen atau di atas pertumbuhan PDB nasional yang tercatat 5,17 persen. Sementara menjelang berakhirnya kepemimpinan Ganjar, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah hingga Triwulan II 2023 sebesar 5,23 persen, secara Year on Year (YoY). Capaian ini lebih baik dari pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,17 persen.

Kemudian terkait perkembangan UMKM, Ganjar juga mendorong sertifikasi halal bagi pemilik UMKM. Tujuannya agar UMKM bisa naik kelas dan dapat menyerap banyak tenaga kerja.

Pada 2023, Pemprov Jawa Tengah telah membina 183.181 unit UMKM yang menyerap 1.337.156 tenaga kerja dan menghasilkan nilai transaksi sebesar Rp38,9 miliar serta omzet Rp68,7 miliar. Jumlah ini naik drastis dibandingkan awal Ganjar menjabat pada 2013, yakni 90.339 unit UMKM dan menyerap 480.508 tenaga kerja.

Baca Juga

Komentar