Konflik Tak Hanya di Pulau Rempang, Bahlil Ungkit Ada Negara Lain Tak Suka RI Maju: Ngapain Bule Urus Negara Kita? - Tempo
Konflik Tak Hanya di Pulau Rempang, Bahlil Ungkit Ada Negara Lain Tak Suka RI Maju: Ngapain Bule Urus Negara Kita?
Rabu, 13 September 2023 18:31 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia angkat bicara soal konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Ia menilai konflik yang muncul seperti di Pulau Rempang tak hanya sekali terjadi di Indonesia.
Bahkan, kata Bahlil, konflik selalu muncul saat Indonesia memiliki proyek besar yang akan digarap. "Setiap kita mau bangun apa saja, ada aja (muncul masalah)," kata Bahlil saat menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu, 13 September 2023.
Ia juga menyoroti orang asing yang menunjukkan sikap tak suka melihat Indonesia bergerak lebih maju. "Ada juga kemarin viral bule-bule di TikTok yang ngomong soal itu, itu merisaukan. Ngapain bule ngurusin negara kita, ada apa di situ?" ucap Bahlil.
Lebih jauh, Bahlil menduga kericuhan di Pulau Rempang terjadi karena sosialisasi soal rencana proyek ke masyarakat adat yang belum berjalan dengan baik.
"Dugaan saya, pertama sosialisasinya belum berjalan baik. Itu harus diakui dan Bapak Presiden (Joko Widodo) memerintahkan saya turun langsung," tuturnya.
Adapun di Pulau Rempang akan dibangun Rempang Eco City, salah satu proyek yang terdaftar dalam Program Strategis Nasional 2023. Pembangunan proyek ini diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 yang disahkan pada 28 Agustus.
Proyek tersebut terdiri atas kawasan industri, perdagangan hingga wisata terintegrasi yang ditujukan untuk mendorong daya saing dengan Singapura dan Malaysia. Pada wilayah ini juga akan dibangun pabrik kaca dan panel surya, yang disebut-sebut bakal menjadi yang terbesar kedua di dunia setelah Cina. Nilai investasi yang masuk pada proyek Rempang Eco City ini diprediksi mencapai Rp 175 triliun dan bisa terus meningkat hingga Rp 361 triliun.
Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto sebelumnya menegaskan bahwa lahan tinggal sebagai pemicu kericuhan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU).
Lahan yang akan dijadikan lokasi Rempang Eco City seluas 17 ribu hektare tersebut, kata Hadi, merupakan kawasan hutan dan dari jumlah itu, sebanyak 600 hektare merupakan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dari Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Selanjutnya: Hadi menjelaskan, sebelum terjadi konflik ...
<!--more-->
Hadi menjelaskan, sebelum terjadi konflik di Pulau Rempang, pemerintah telah melakukan pendekatan kepada masyarakat setempat. Hasilnya, hampir 50 persen dari warganya menerima usulan tersebut.
Pemerintah juga menawarkan mencarikan tempat tinggal baru atau relokasi yang disesuaikan dengan kehidupan masyarakat yakni sebagai nelayan. Selain itu, pemerintah menyiapkan Hak Guna Bangunan (HGB) pada lahan seluas 500 hektare yang lokasinya dekat dengan laut untuk memudahkan dalam mencari nafkah.
Sedangkan Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan, sebelum investor masuk, tanah di Pulau Rempang itu belum digarap dan tidak pernah dikunjungi. “Tanah Rempang itu, sudah diberikan haknya oleh negara kepada sebuah perusahaan untuk digunakan dalam hak guna usaha. Sebelum investor masuk, tanah ini rupanya belum digarap dan tidak pernah ditengok,” katanya, Jumat, 8 September 2023,
Ia menambahkan, Surat Keterangan (SK) hak guna usaha tersebut telah dikeluarkan pemerintah pada tahun 2001 - 2002 secara sah. Hingga kemudian, pada tahun 2004 dan seterusnya, menyusul dengan beberapa keputusan, tanah di Pulau Rempang itu diberikan hak baru kepada orang lain untuk ditempati.
Masalah baru muncul ketika di tahun 2022 ada investor yang akan masuk. Pemegang hak guna usaha kemudian datang untuk mengecek tanah di Pulau Rempang. Tetapi ternyata, tanah tersebut telah ditempati oleh masyarakat.
Pernyataan Mahfud tersebut dibantah oleh warga Pulau Rempang, salah satunya yang bernama Awangcik. Ia menyatakan salah satu bukti bahwa masyarakat telah menempati pulau tersebut adalah data pemilu. Dia menyatakan, selama ini, masyarakat di sana selalu masuk dalam pendataan pemerintah untuk pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
"Kalau mereka bilang (Pulau Rempang) tidak ada penghuni, kok data pemilu ada, suara kami kan sampai ke Jakarta, kami ikut nyoblos, kok," kata Awangcik kepada Tempo, Selasa, 13 September 2023.
Awangcik menegaskan dirinya sudah ada di Pulau Rempang sejak lahir. Pria berusia 63 tahun tersebut pun siap membuktikan jika orang tua hingga kakek dan neneknya juga sudah menempati pulau itu. Bahkan, menurut dia, mereka dimakamkan di pulau tersebut. "Kalau mau cek, mari saya ajak ke makam orang tua saya," ucapnya.
ANTARA | YOGI EKA SAHPUTRA
Berita terkait
Top Nasional: Jokowi Telepon Kapolri soal Rempang, Sikap Muhammadiyah, Rocky Gerung Merasa Tak Dikriminalisasi
13 menit lalu
Jokowi mengaku telah menelepon Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Selasa malam, 12 September 2023, untuk membahas konflik di Rempang
Kepala BP Batam Menduga Ada Provokator dalam Konflik Pulau Rempang
16 menit lalu
Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi menduga ada banyak provokator di tengah konflik di Pulau Rempang.
Ini Sosok Menteri Bahlil yang Diutus Jokowi Selesaikan Konflik Rempang Batam
31 menit lalu
Ini sosok Bahlil Lahadalia yang diutus Presiden Jokowi untuk menyelesaikan konflik di Pulau Rempang, Batam.
Alasan Hasto Berpantun soal Mahfud MD Cawapres di Acara Diskusi Pemilu
32 menit lalu
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan ihwal pantunnya yang ditujukan ke Mahfud MD dalam kaitan cawapres
Profil Xinyi Group, Perusahaan China yang Investasi Rp 381 Triliun di Pulau Rempang Batam hingga 2080
1 jam lalu
Xinyi Group adalah sebuah perusahaan multinasional yang berbasis di Hong Kong, Cina, dan memiliki wilayah operasi di seluruh dunia
Terpopuler: Mahfud MD Buka Suara Status Tanah di Pulau Rempang, Jokowi: Izin Operasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung Terbit Sepekan Lagi
2 jam lalu
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD buka suara menjelaskan status tanah di Pulau Rempang.
Jokowi Bakal Utus Bahlil, Warga Pulau Rempang: Kalau Bisa Kami Jangan Direlokasi
11 jam lalu
Meski Presiden Jokowi mengutus Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia ke Pulau Rempang, namun warga kukuh menolak relokasi.
Jokowi Puji Kinerja Menteri Hadi Tjahjanto: Dengan Senyum, Persoalan Lahan Selesai
12 jam lalu
Jokowi mengatakan hampir semua PSN masalahnya paling utama adalah pembebasan lahan. Dengan Menteri ATR Hadi Tjahjanto, persoalan lahan bisa selesai.
Soal Kelanjutan Rempang Eco City, Begini Kata Kepala BP Batam
12 jam lalu
Wali Kota Batam sekaligus Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi buka suara soal kelanjutan pengembangan Rempang Eco City.
Konflik di Pulau Rempang Disebut Tak Ganggu Investor, Kepala BP Batam: Alhamdulillah Baik-baik Saja
12 jam lalu
Walikota Batam sekaligus Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan konflik di Pulau Rempang tidak mengganggu minat investor untuk menanamkan modal.
Komentar
Posting Komentar