Rafif Rahedian

Senin, 11 September 2023 17:00 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Baru-baru ini sejumlah pihak ramai menjual stiker lulus uji emisi di situs belanja online atau e-commerce. Seperti diketahui, stiker ini merupakan tanda bahwa kendaraan telah melakukan uji emisi yang nantinya ditempelkan pada motor atau mobil.

Berdasarkan penelusuran Tempo di e-commerce pada hari ini, Senin, 11 September 2023, stiker lulus uji emisi ini dijual dengan harga mulai dari Rp 5.000 sampai dengan Rp 10.000. Stiker ini sama dengan yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Namun Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK meminta agar masyarakat jangan tergiur dengan penjualan stiker lulus uji emisi ini. Sebab, stiker ini bukanlah bukti bahwa kendaraan telah lulus uji emisi.

"Stiker uji emisi bukan menjadi bukti lulus uji emisi. Validasi lulus uji emisi hanya melalui sistem informasi SI UMI. Hati-hati, sob," tulis Ditjen PPKL KLHK dalam akun Instagram resminya, sebagaimana dikutip Tempo.

Masyarakat juga diimbau untuk melakukan uji emisi di bengkel yang terdaftar di sistem DKI Jakarta di laman ujiemisi.jakarta.go.id. Selain itu, masyarakat juga bisa memanfaatkan program uji emisi gratis yang dilaksanakan pemerintah.

"Pastikan uji emisi dilakukan cara yang benar, hindari penipuan, dan sobat bisa terhindar dari kerugian karena hoaks," katanya.

Melansir laman ppkl.menlhk.go.id, stiker lulus uji emisi ini diberikan bagi kendaraan yang lulus uji emisi dengan masa berlaku satu tahun. Stiker itu memiliki manfaat untuk digunakan pada lokasi-lokasi parkir progresif yang saat ini sudah berlaku di Jakarta.

Kendati demikian, stiker ini tidak menjadi jaminan kendaraan bebas dari tilang uji emisi. Sebab, saat razia uji emisi, kepolisian akan mengecek status uji emisi kendaraan melalui aplikasi E-Uji Emisi atau melalui situs uji emisi.

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto

Berita terkait

Hati-hati, Salah Isi BBM Bisa Jadi Penyebab Tak Lulus Uji Emisi

5 menit lalu

Pemilik kendaraan yang asal dalam mengisi bahan bakar minyak (BBM) bisa jadi penyebab kendaraan bermotornya tidak lulus uji emisi

Mobil Dinas Berasap Tebal di Jakarta: Sopir Kena Sanksi, Kepala Dinas Minta Maaf

3 jam lalu

Mobil dinas dengan pelat nomor B 9041 PSD itu merupakan kendaraan dinas operasional Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi, Jakarta Pusat.

Polisi Beberkan Alasan Tilang Uji Emisi Batal Diterapkan

5 jam lalu

Kepolisian membatalkan sanksi tilang bagi pengendara mobil dan motor yang kendaraannya tidak lulus atau belum uji emisi.

Heru Budi Setrap Sopir Mobil Dinas yang Berasap Pekat, Kepala Dinas Minta Maaf

16 jam lalu

Viral mobil dinas keluarkan asap pekat di tengah kebijakan pengetatan uji emisi di Jakarta. Berikut pernyataan Heru Budi dan kepala dinas terkait.

Masih Terlalu Minim, Bengkel Uji Emisi Motor Cuma Ada 107 Cabang

21 jam lalu

Bengkel uji emisi unuk motor diklaim masih sangat minim di DKI Jakarta, di mana hanya ada 107 bengkel untuk melayani 17 jutaan sepeda motor.

1 Juta Lebih Mobil di Jakarta Sudah Uji Emisi, Motor Baru 100 Ribuan

22 jam lalu

Hingga Sabtu pekan lalu, satu juta lebih mobil sudah mengikuti uji emisi, sedangkan motor yang telah melakukannya baru 100 ribuan unit.

Satgas KLHK Awasi 32 Industri di Jabodetabek Diduga Sumber Polusi Udara

22 jam lalu

Satgas Pengendalian Pencemaran Udara KLHK sedang mengawasi 32 industri yang diduga sumber polusi udara di Jabodetabek.

107 Bengkel Uji Emisi Harus Melayani 17 Juta Sepeda Motor di Jakarta

1 hari lalu

Hingga Sabtu lalu baru ada 101.660 sepeda motor yang melaksanakan uji emisi di 107 bengkel. Ikhtiar melawan polusi udara Jakarta.

Apa Saja yang Telah Dilakukan Satgas KLHK untuk Mengatasi Polusi Udara Jabodetabek?

1 hari lalu

Ketua Satgas Pengendalian dan Pencemaran Udara Jabodetabek KLHK mengungakp langkah hukum dan pengawasan untuk mengatasi polusi udara.

3 Tips Lolos Uji Emisi Kendaraan untuk Sepeda Motor

1 hari lalu

Pelaksanaan tilang uji emisi kendaraan mengacu pada Pasal 285 ayat (1) dan Pasal 286 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.