Rabu
13Aug2025
Sosial Media
powered by Surfing Waves
0
Home Featured

UNS Segera Siapkan Desain Kebijakan Tidak Wajib Skripsi | Garuda News 24

2 min read

 

UNS Segera Siapkan Desain Kebijakan Tidak Wajib Skripsi | Garuda News 24

UNS Segera Siapkan Desain Kebijakan Tidak Wajib Skripsi


Rektor UNS Jamal Wiwoho bertemu dengan wartawan di Solo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO — Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta segera menyiapkan desain terkait kebijakan tidak wajib skripsi yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) RI Nadiem Anwar Makarim.


“Terkait tidak wajib skripsi ini bukan berarti nggak nulis nggak apa-apa. Ada alternatif lain pengganti itu, seperti prototipe, project, atau kegiatan tertentu yang bisa disejajarkan dengan itu,” kata Rektor UNS Jamal Wiwoho di Solo, Jawa Tengah, Ahad (3/9/2023).

Wujudkan Indonesia Incorporated, Prabowo ke Kadin: Bantu UMKM dan Rakyat Miskin - IDX Channel Baca juga Wujudkan Indonesia Incorporated, Prabowo ke Kadin: Bantu UMKM dan Rakyat Miskin - IDX Channel


Ia mengatakan hal itu artinya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memberikan kewenangan atau otoritas kepada kampus agar bisa mendesain tugas akhir tersebut.


“Ini tidak mudah bagi perguruan tinggi yang cepat berubah,” katanya.

Negara Bakal Ambil Alih Tanah Nganggur 2 Tahun, Hasan Nasbi: Cegah Konflik Agraria |  SINDONEWS Baca juga Negara Bakal Ambil Alih Tanah Nganggur 2 Tahun, Hasan Nasbi: Cegah Konflik Agraria | SINDONEWS


Menurut dia, apakah itu prototipe atau proyek harus disiapkan bersama-sama.


“Saya sudah minta ke tim di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan agar mendesain, diberikan waktu maksimal satu tahun. Memang skripsi tidak hanya wajib, tapi bukan berarti tanpa skripsi bisa lulus,” katanya.


Menurut dia, sebetulnya di UNS sudah ada kebijakan tersebut yakni mahasiswa tidak wajib skripsi sebagai syarat lulus.


“Misalnya mereka yang menjuarai pekan ilmiah mahasiswa. Misal pun berkelompok ya sudah anggota kelompok itu lulus. Itu sudah kami lakukan. Di FKIP (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan) di prodi tertentu tidak harus skripsi,” katanya.


Sementara itu terkait dengan kebijakan tersebut, menurut dia, maknanya adalah memberikan kesempatan kepada universitas agar berinovasi atau berkreativitas dalam memberikan standardisasi lulusan atau output.

sumber : Antara

Komentar
Additional JS