1,1 Juta Warga DKI Tidak Layak Terima Bansos
:extract_focal()/https%3A%2F%2Fimg2.beritasatu.com%2Fcache%2Fberitasatu%2F960x620-3%2F1628687265.jpg)
Jakarta, Beritasatu.com - Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta menemukan bahwa dari 4.497.724 warga yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Februari 2022, sebanyak 1.143.639 di antaranya tidak memenuhi kriteria untuk menerima bantuan sosial (bansos).
Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Premi Lasari, menjelaskan bahwa DTKS yang dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos) merupakan dasar data untuk pendistribusian bansos secara nasional.
"Proses verifikasi dan validasi dilakukan oleh Dinsos untuk memastikan bahwa bantuan disalurkan kepada penerima yang tepat sasaran. Data DTKS selalu mengalami peningkatan, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap kelayakan warga yang terdaftar," ujar Premi saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (11/10/2023) dikutip Antara.
Menurut Premi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap data DTKS.
Premi menjelaskan bahwa Pemprov DKI melakukan perbaikan data penerima bantuan sosial yang bersumber dari APBN, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (BPNT), dan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan sosial (PBI JKN).
Perbaikan dilakukan setelah ditemukan ketidaklayakan pada data DTKS Februari 2022.
"Pemprov DKI terus melakukan perbaikan data bansos dengan membandingkannya dengan data lain," tambah Premi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar