Badan Otorita Sebut Puluhan Proyek Swasta di IKN Siap Groundbreaking Bulan Depan
:extract_focal()/https%3A%2F%2Fimg.inews.co.id%2Fmedia%2F600%2Ffiles%2Finews_new%2F2023%2F05%2F31%2Fant_pembangunan_ikn_nusantara__2_.jpg)
JAKARTA, iNews.id - Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) menyampaikan, terdapat puluhan proyek swasta yang akan melaksanakan groundbreaking di kawasan ibu kota baru. Proyek-proyek tersebut murni berasal dari investor swasta, bukan berasal dari APBN.
Direktur Perencanaan Makro Badan Otorita IKN, Agustomi Masek menuturkan, aspek pembiayaan pembangunan IKN mencapai Rp466 triliun, di mana 80 persen dari pembangunan IKN dibiayai oleh pihak swasta.
"Bulan lalu, Bapak Presiden Jokowi melakukan groundbreaking investasi murni swasta dengan nilai Rp20 triliun. Dan itu semua investor lokal," ujar Agustomi dalam acara bincang bisnis 'CEO Insight' di Yogyakarta, Jumat (13/10/2023).
Dia menambahkan, bulan depan atau pada November 2023, setidaknya ada 30 list proyek swasta yang akan melakukan groundbreaking. Proyek swasta tersebut di antaranya seperti hotel, rumah sakit, dan sekolah internasional.
Menurutnya, hal ini menunjukkan jika IKN merupakan magnet bagi investor baik lokal maupun internasional untuk berinvestasi. Oleh karenanya, beberapa waktu lalu untuk sekadar menyusun rencana induk IKN yaitu masterplane IKN membutuhkan waktu dua tahun.
"Masterplannya sendiri mencapai 800 lembar lebih. Perlu dua tahun untuk menyusunnya," tuturnya.
Editor : Aditya Pratama
Follow Berita iNews di Google News
Menurutnya, Indonesia saat ini tengah mengalami mengalami transisi demografi. Di mana 70 sudah tinggal di kota dan 30 persen tinggal di pedesaan. Sehingga wajar jika terjadi aglomerasi dan perkotaan pun terus berkembang.
Selama ini, PDRB Indonesia 58 persennya di Pulau Jawa. Sementara pulau-pulau lain kontribusinya masih cukup sedikit. Dia menyebut di Pulau Kalimantan kontribusi PDRB baru 9,5 persen sementara Papua hanya 2,5 persen.
"Dengan pemindahan IKN ke Kalimantan ini maka ketimpangan tersebut bisa dikurangi," katanya.
Di samping itu, ongkos logistik di Indonesia itu sebenanrnya tertinggi di antara negara-negara di ASEAN di mana 24 persen PRDB terserap untuk logistik. Pemindahan IKN ini nantinya diharapkan mampu menurunkan ongkos logistik.
Editor : Aditya Pratama
Follow Berita iNews di Google News
Tidak ada komentar:
Posting Komentar