Pemerintah Siapkan Insentif untuk ASN yang Pindah ke IKN, Jokowi: Kalau Enggak Ada Pasti Alot - inews

 

Pemerintah Siapkan Insentif untuk ASN yang Pindah ke IKN, Jokowi: Kalau Enggak Ada Pasti Alot

By Jeanny Aipassa

inews.id

October 3, 2023

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan dalam Rakernas Korpri 2023, di Ancol, Jakarta, Selasa

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pemerintah telah menyiapkan insentif hingga berbagai fasilitas untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menurut dia, ASN perlu pindah ke IKN Nusantara demi mewujudkan masa depan baru bagi Indonesia, di mana terjadi pemerataan pembangunan dan ekonomi, yang bukan hanya berpusat di Jawa atau Jawasentris.

Terkait dengan itu, lanjutnya, pemerintah telah menyiapkan insentif dan berbagai fasilitas agar proses perpindahan ASN ke IKN berjalan cepat dan tepat. Insentif dan fasilitas disiapkan sebagai pendorong agar ASN bersedia pindah, dan tidak melakukan penolakan.

"Pemerataan (pembangunan) perlu digeser agar indonesia sentris, pindah ke Kalimantan Timur. Ke Nusantara. Ini untuk memulainya di sana, perlu yang namanya ASN pindah. Ini adalah masa depan baru dan sudah disiapkan insentif, kalau enggak ada ini (insentif) pasti alot. Tapi kalau ada insentif kan beda," ungkap Jokowi, dalam Rakernas Korpri 2023, di Ancol, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Selain insentif, lanjutnya, ASN akan diberikan fasilitas lainnya berupa rumah dinas, tunjangan tambahan untuk keluarga, biaya pindah (suami, istri plus anak), bahkan ada tunjangan kemahalan.

"Memang butuh jiwa pionir. Dulu ditempatkan di Laut Jawa saat zaman-zaman dulu kan, juga biasa saja," kata Jokowi.

Dia mengungkapkan, telah mendapat kabar ada aparatur sipil negara (ASN) yang senang dan tidak senang dipindahtugaskan ke IKN Nusantara. Mengenai hal itu, Jokowi mengingatkan ASN sudah sepakat bertugas di mana saja termasuk di IKN.

"Mengenai IKN, yang berkaitan dengan perpindahan, artinya bapak ibu sekalian, saya dengar ada yang senang dan ada yang tidak senang, tapi ingat, bapak ibu sudah (gestur tanda tangan sepakat)," ujar Jokowi

Presiden menjelaskan, Indonesia memiliki 17.000 pulau tetapi Pulau Jawa dihuni sampai sekitar 56 persen dari total penduduk Indonesia. Perputaran uang dan ekonomi pun lebih banyak ada di Jawa.

"Ini yang saya sampaikan, kita butuh Indonesia sentris, bukan Jawa sentris, sehingga perlu pemerataan. Perlu pemerataan, apalagi Jakarta. Jawa saja sudah seperti itu apalagi Jakarta, begitu sangat padat, begitu sangat kompleks permasalahannya, karena bisnis ada di sini, ekonomi ada di sini, pendidikan ada di sini, pariwisata ada di sini. Semua ada di Jakarta," tutur Jokowi.

Editor : Jeanny Aipassa

Follow Berita iNews di Google News