Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyinggung penurunan baliho Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Bali usai Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyebut kecurangan sudah mulai terlihat menjelang Pemilu atau Pilpres 2024.
Mulanya, Basarah mengatakan sebelum Megawati menyampaikan pidato hati nuraninya, sejumlah tokoh masyarakat juga telah menyampaikan keprihatinan terkait kekhawatiran praktek demokrasi yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi Indonesia.
Dia meyakini keprihatinan para tokoh tersebut disampaikan karena telah melihat praktik-praktik demokrasi dalam tahapan pemilu, terutama Pilpres 2024 yang mulai menandakan adanya tindakan-tindakan yang unfair atau tidak adil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Basarah, pendapat para tokoh itu kian diperkuat dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menilai adanya pelanggaran etik berat oleh hakim konstitusi Anwar Usman pada penanganan perkara syarat usia minimal capres-cawapres.
Putusan MK terkait syarat usia itu akhirnya membuka jalan salah satu cawapres yang belum memenuhi syarat usia 40 tahun tetap maju pada Pilpres 2024.
"Maka logika sederhananya, dalam bahasa rakyat, kalau lembaga Mahkamah Konstitusi yang menurut ketentuan Undang-Undang Dasar bersifat merdeka, bersifat bebas tanpa campur tangan siapapun dapat terjadi abuse of power untuk kepentingan pilpres ini, maka bagaimana dengan lembaga-lembaga pemerintah di bawah cabang kekuasaan eksekutif yang memang langsung direct di bawah seseorang yang memegang kekuasaan eksekutif tertinggi," kata Basarah di Posko Pemenangan Ganjar-Mahfud, Jakarta, Minggu (12/11).
Lalu, Basarah menyinggung peristiwa penurunan baliho Ganjad-Mahfud di Bali beberapa waktu lalu.
"Hal-hal yang sementara ini muncul di lapangan seperti peristiwa di Bali beberapa waktu yang lalu, yang baliho-baliho kami diturunkan karena presiden akan hadir ke tempat itu. Lalu kemudian diklarifikasi dan seterus-seterusnya dan di daerah lain menunjukkan tanda-tanda ketidakadilan itu," jelas dia.
Apabila bicara soal kecurangan dalam konteks pemilu, kata dia, tahapan pemilu terkait kampanye memang belum berlaku pada saat ini, sehingga KPU dan Bawaslu pun belum dapat mengambil tindakan.
Jika baliho Ganjar-Mahfud diturunkan, Basarah meminta baliho kontestan pemilu lain juga diturunkan.
"Sehingga kalau memang mau seluruh baliho-baliho itu diturunkan, maka seluruh baliho dari capres manapun atau caleg dari partai manapun juga harus diturunkan. Intinya bersikap adillah terhadap sesama peserta pemilu, baik partai politik maupun calon presiden atau calon wakil presiden," imbuh dia.
Sebelumnya, Megawati menyinggung kecurangan yang menurutnya sudah mulai terlihat menjelang Pemilu atau Pilpres 2024.
"Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi," kata Megawati dalam pidatonya yang disiarkan di akun Youtube resmi PDI Perjuangan, Minggu (12/11).
Megawati juga mengingatkan agar rakyat menggunakan hak pilih dengan tuntunan hati nurani di Pilpres 2024.
Diberitakan sebelumnya, sejumlah elite PDIP merespons pencopotan baliho Ganjar-Mahfud serta bendera partai saat kunjungan Presiden Joko Widodo di Bali pada Selasa (30/10) lalu.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyinggung politik diskriminasi dalam kasus tersebut. Hasto mengatakan Presiden Jokowi sebelumnya telah meminta agar para Pj Kepala Daerah bersikap netral di Pilpres 2024.
"Bahwa demokrasi yang disampaikan untuk menyampaikan ekspresi melalui pemasangan bendera-bendera parpol, yang oleh KPU sudah ditetapkan ... itu turun dan mencederai rasa keadilan," kata Hasto usai rapat tim pemenangan di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (1/11).
Hasto menilai insiden itu telah mencederai keadilan dan kontraproduktif dengan kunjungan Presiden ke Sumatera Barat sepekan sebelumnya.
Kala itu, Hasto mengungkap baliho bergambar Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming justru bertebaran di sepanjang jalan bersamaan kedatangan Jokowi.
Sementara itu, Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya sudah angkat suara merespons itu. Dia menjelaskan alasan pencopotan baliho capres-cawapres Ganjar-Mahfud saat kunjungan Jokowi murni tak bermuatan politis.
Ia menyebut penertiban alat sosialisasi politik, termasuk pencopotan baliho Ganjar-Mahfud, di sekitar lokasi kunjungan kerja Jokowi dimaksudkan untuk menjaga netralitas kegiatan Presiden.
Mahendra mengatakan penertiban itu murni mengacu pada prosedur tetap (protap) kunjungan kenegaraan, baik itu presiden maupun wakil presiden.
"Salah satu kegiatan yang dilakukan Bapak Presiden di Gianyar adalah penyerahan bantuan paket sembako kepada masyarakat. Hal ini merupakan implementasi kebijakan pemerintah dalam pengendalian inflasi. Sehingga pembersihan alat sosialisasi politik itu penting agar acara yang dilaksanakan tak bernuansa politik," kata Mahendra dalam keterangan tertulis, Rabu (1/11).
Komentar
Posting Komentar