Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar merespons gerakan ribuan kepala desa (kades) mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

Adik dari calon wakil presiden (cawapres) koalisi perubahan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) itu menegaskan kepala daerah harus netral dalam pemilu. Dia menyebut kepala desa tidak boleh menyatakan apalagi mengerahkan dukungan untuk kandidat tertentu.

"Harus netral, harus netral karena kan kemudian dia (menjadi) KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Itu kan dari mereka sebagian besar. Kalau enggak (netral), bahaya itu," kata Abdul di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/11).

Meski begitu, Abdul berkata tak bisa memberi sanksi para kepala desa yang telah mendukung Prabowo-Gibran. Dia menyebut hal itu bukan kewenangan Kemendes PDTT.

Lihat Juga : Bawaslu Periksa Panitia Acara Desa Bersatu Dihadiri Prabowo-Gibran

Politikus PKB itu menyebut Kemendes hanya mengurus pengawasan dana desa dan kesejahteraan rakyat. Mereka tak berwenang mengurus perangkat desa.

"Itu urusan Kemendagri. Kita tidak punya kewenangan di perangkat desa," ujarnya.

Sebelumnya, beberapa asosiasi kepala desa menggelar acara di Jakarta. Dalam acara itu, ada sinyal dukungan terhadap Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan kepala desa tidak boleh dilibatkan dalam kampanye. Bawaslu akan mengecek dugaan kepala desa deklarasi dukung Prabowo dan Gibran.

"Kita lagi panggil panitianya itu rencananya, secepatnya," ucap Bagja di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/11).

Lihat Juga : Ribuan Kades Sinyal Dukung Prabowo, Puan Singgung Netralitas