Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih mengusulkan agar pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT) untuk petani membeli pupuk sesuai kebutuhan. Usulan ini disampaikan sebagai tanggapan atas karut-marutnya penyaluran pupuk bersubsidi.
Henry menjelaskan, bantuan langsung tunai diberikan agar petani bebas membeli pupuk sesuai kebutuhan. Menurut Henry, pupuk subsidi yang diberikan pemerintah saat ini masih didominasi oleh pupuk kimia sesuai dengan Permentan Nomor 10 Tahun 2022 yang hanya menyubsidi pupuk urea dan NPK. Petani menilai pupuk kimia memiliki dampak buruk bagi kesuburan tanah.
“Di tengah kita transisi dalam penggunaan pupuk kimia, lebih baik berikan bantuan dana tunai kepada petani dengan berbagai persyaratan yang menunjukkan dana dibelanjakan untuk pupuk dan petani bisa beli bebas di pasar,” ungkap Henry kepada jurnalis B Universe, Minggu (12/11/2023).
Henry menjelaskan, dari pengalaman praktik agroekologi di Kawasan Daulat Pangan yang sudah dijalankan SPI selama tiga tahun di Tuban, petani memerlukan biaya tanam padi sebesar Rp 8,6 juta per hektare dengan metode pertanian konvensional tanpa pupuk kimia bersubsidi. Apabila menggunakan pupuk kimia bersubsidi sesuai dengan jatah dari pemerintah, biaya usaha tani menjadi Rp 7,05 juta per hektar. Meskipun pupuk bersubsidi mengurangi biaya usaha tani, tetapi biaya yang harus dikeluarkan petani masih cukup besar.
“Jadi sebenarnya kalau pun disubsidi, masih besar dana yang harus dibelanjakan petani. Untuk bantuan tunainya, kalau disederhanakan birokrasinya, misalkan sebelumnya (dengan pupuk bersubsidi bisa memangkas) 15%-20% dari biaya usaha tani, (dengan bantuan tunai) bisa memangkas biaya sampai 30%-40%,” jelas Henry.
SPI menilai bantuan tunai akan memangkas birokrasi panjang yang saat ini dinilai menjadi penyebab karut marutnya penyaluran pupuk bersubsidi. Henry menyebut untuk bisa mendapatkan akses pupuk subsidi, petani harus menjadi anggota kelompok tani. Penyaluran pupuk bersubsidi harus melalui birokrasi yang berlapis dari Kementerian Pertanian hingga ke kelompok tani, sehingga menimbulkan resiko maladministrasi.
“Kemudian juga proses administratifnya dari tingkat kelompok tani ke Kementerian Pertanian, ke PT Pupuk Indonesia, kemudian juga ke lembaga penyalur pupuk sendiri, jadi demikian panjang birokrasinya,” pungkas Henry.
Komentar
Posting Komentar