Anies Persoalkan Tak Ada Dialog Saat Ganjar Tanya ‘Tolak IKN Dilanjutkan?’ – detik – https://bit.ly/3uWjD4c #Opsiin #Kopiminfo - https://ift.tt/8UvFtRl - Opsiin

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Anies Persoalkan Tak Ada Dialog Saat Ganjar Tanya ‘Tolak IKN Dilanjutkan?’ – detik – https://bit.ly/3uWjD4c #Opsiin #Kopiminfo - https://ift.tt/8UvFtRl

Share This

Anies Persoalkan Tak Ada Dialog Saat Ganjar Tanya 'Tolak IKN Dilanjutkan?' – detik December 13, 2023 at 01:29AM

Anies Persoalkan Tak Ada Dialog Saat Ganjar Tanya 'Tolak IKN Dilanjutkan?'

news.detik.com

Capres nomor 1, Anies Baswedan, menjawab pertanyaan capres nomor 3, Ganjar Pranowo, soal apakah menentang pemindahan IKN. (YouTube KPU RI) Jakarta

Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, mengatakan persoalan di Jakarta harus diselesaikan bukan dengan dilakukan pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim). Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, apakah menentang pemindahan IKN.

"Apakah boleh saya simpulkan kalau begitu Mas Anies dalam posisi yang oposisi terhadap beberapa kebijakan seperti IKN, menolak untuk IKN dilanjutkan?" tanya Ganjar kepada Anies dalam Debat Pilpres 2024 di gedung KPU RI, Jakarta, Selasa (12/12/2023).

Menjawab pertanyaan itu, Anies mengkritik proses pembentukan Undang-Undang (UU) IKN. Menurutnya, pembentukan UU IKN tak melibatkan publik.

Baca juga: Anies Sindir Bangun Istana IKN saat Banyak yang Urgen: di Mana Keadilan?

"Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati dialog publik yang lengkap. Sehingga dialognya sudah jadi UU," kata Anies.

Namun, menurutnya, dialog soal IKN terjadi setelah UU jadi. Menurutnya, pembahasan UU IKN tak melibatkan banyak pihak.

"Dan ketika dialognya sudah UU, siapapun yang kritis dianggap oposisi. Siapapun yang pro dianggap pemerintah. Kenapa? Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif yang memberikan ruang kepada publik," kata dia.

Anies mengatakan UU semestinya menjadi ruang hukum. Sehingga, lanjutnya, publik dilibatkan dalam pembahasan sebuah aturan sebelum ditetapkan.

Baca juga: Anies Sebut Polusi Udara Tak Punya KTP, Prabowo: Susah Kalau Nyalahin Angin

"Ini ruang hukum bukan ruang kekuasaan. Dalam negara hukum, berikan ruang kepada publik untuk membahas sebuah aturan sebelum ditetapkan. Tapi ini nada-nadanya seperti negara kekuasaan, di mana penguasa menentukan hukum. Kemudian di situ kita berdebat, pro-kon," ujar dia.

Menurutnya, ada kebutuhan lain untuk rakyat dibanding membangun IKN.

"Kami melihat ada kebutuhan-kebutuhan urgen yang dibangun untuk rakyat. Kalau hari ini kita belum bisa membangun pupuk lengkap, tapi pada saat yang sama kita membangun istana untuk presiden, di mana rasa keadilan kita?" tutur dia.

(jbr/dhn) Artikel Selanjutnya

Ganjar soal Jawaban Prabowo Terkait Putusan MK: Tinggal Publik Menilai

Informasi Terkini, terpopuler serta pilihan dari berbagai sumber terpercaya di https://bit.ly/3GMnTDt dan https://bit.ly/3aagi7A



from Opsiin – Kopiminfo https://ift.tt/8UvFtRl
via IFTTT

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages