AS Dikhawatirkan Bakal Veto Resolusi Gencatan Senjata di Sidang DK PBB
Penulis: Surya Lesmana | Editor: LES
New York City, Beritasatu.com - Semua mata akan tertuju pada Amerika Serikat (AS) pada sidang Dewan Keamanan (DK) PBB Jumat (8/12/2023) waktu setempat, di saat dewan yang beranggotakan 15 negara itu melakukan pemungutan suara terhadap rancangan resolusi yang menuntut gencatan senjata segera di Gaza.
AS dikhawatirkan bakal memveto resolusi tersebut. Apalagi setelah perwakilan tetap AS di PBB Robert Wood mengindikasikan, pihak Washington bakal terus mengabaikan perlunya tindakan tambahan apa pun oleh dewan tersebut saat ini.
Resolusi gencatang senjata kali ini dirancang oleh Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan kelompok negara-negara Arab di PBB, yang diajukan oleh UEA, yang saat ini menduduki kursi di dewan tersebut.
Isi teks resolusi, menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza dan pembebasan semua sandera segera dan tanpa syarat, serta memastikan akses kemanusiaan.
Pernyataan tersebut juga mengungkapkan keprihatinan yang mendalam atas situasi kemanusiaan yang sangat buruk di Jalur Gaza dan penderitaan penduduk sipil Palestina, dan (menekankan) bahwa penduduk sipil Palestina dan Israel harus dilindungi sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional.
Pemungutan suara mengenai resolusi tersebut menyusul langkah konstitusional dramatis yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Rabu. Ia telah menggunakan salah satu wewenang yang diberikan kepadanya oleh Piagam PBB dengan meminta Dewan Keamanan untuk menuntut gencatan senjata, untuk membantu mencegah konflik. bencana kemanusiaan di Gaza.
Dalam suratnya kepada DK PBB, Guterres mengatakan pertempuran selama lebih dari delapan minggu telah menciptakan penderitaan manusia yang mengerikan, kehancuran fisik dan trauma kolektif di seluruh Israel dan wilayah pendudukan Palestina.
Wood mengatakan, posisi Washington mengenai masalah ini tetap tidak berubah, meskipun ada seruan bersejarah dari sekretaris jenderal untuk segera melakukan gencatan senjata. “Kami tidak berpikir produk Dewan Keamanan lainnya saat ini akan membantu situasi ini,” kata Wood.
Menurutnya, AS saat ini fokus pada diplomasi yang sulit dan sensitif yang bertujuan untuk membebaskan lebih banyak sandera, lebih banyak bantuan mengalir ke Gaza, dan perlindungan yang lebih baik terhadap warga sipil.
AS telah berupaya membujuk pihak berwenang Israel untuk mengubah ulang pendekatan mereka sehingga penargetan fasilitas Hamas dan pemimpin kelompok milisi tersebut dapat dilakukan dengan lebih tepat. Menurut Wood, proses ini akan memakan waktu, tambahnya ketika ia menyatakan keprihatinannya mengenai jumlah warga Palestina yang terbunuh dan terluka. Ia tetap yakin bahwa pihak berwenang Israel mendengarkan seruan AS.
Perwakilan Tetap Arab Saudi untuk PBB, Abdulaziz Alwasil, mengatakan ia tetap berharap bahwa AS, salah satu dari lima negara yang memegang hak veto di Dewan Keamanan, akan mengizinkan resolusi tersebut diadopsi pada Jumat.
Diapit oleh 57 perwakilan OKI dan Kelompok Arab, katanya, delegasi menteri Arab beranggotakan delapan orang, yang diberi wewenang oleh KTT Riyadh pada 11 November dan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Saudi Faisal bin Farhan, tiba di Washington pada Kamis pagi untuk bertemu dengan para pemimpin negara-negara Arab. anggota Kongres dan perwakilan pemerintahan Presiden Joe Biden, termasuk Menteri Luar Negeri Antony Blinken.
Pengamat tetap negara Palestina di PBB Riyad Mansour juga menyatakan harapan yang tulus agar Dewan Keamanan akan mengadopsi resolusi tersebut dan mendengarkan posisi Sekretaris Jenderal yang berani dan berprinsip, (yang) memberikan sebuah indikasi betapa berbahayanya situasi di Jalur Gaza.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar